"Status siaga darurat ini ditetapkan setelah Kabupaten Rohul dan Kota Dumai sudah lebih dahulu menetapkan status, dan agar bisa melaksanakan pencegahan sedini mungkin" ujar Arsyadjuliandi Rachman dalam Rapat Koordinasi Penetapan Status Siaga Darurat Karhutla 2017 di Kantor Gubernur Pekanbaru, Selasa.
Lebih lanjut ia menyebutkan bahwa prestasi bebas asap yang di raih Riau 2016 lalu diapresiasi oleh Presiden Jokowi yang saat itu mengundang gubernur dan kepala daerah lain yang rentan terjadi karhutla.
"Riau di tahun 2016 berhasil menekan 83,2 persen jumlah lahan yang terbakar, dimana tahun 2015 ada 2,6 juta hektare lahan yang terbakar sedangkan di tahun 2016 hanya 438 ribu hektare," tambahnya.
Lebih lanjut ia menyebutkan bahwa titik panas di tahun 2016 juga mengalami penurunan sebanyak 82,14 persen menurut data satelit NOA dan penurunan 94,58 persen menurut satelit Terra dan Aqua.
Saat ini status siaga darurat Karhutla menurutnya mulai ditetapkan untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran titik panas yang lebih banyak, sehingga akan segera dilakukan langkah-langkah strategis lanjutan untuk tindakan pencegahan.
"Salah satu tindakan pencegahan yang bisa dilakukan adalah memperkuat sistem deteksi dini seperti penggunaan CCTV di lapangan, serta meneruskan pembentukan kanal blocking serta sumur bor, dan juga memberikan edukasi sosialisasi kepada masyarakat," ujarnya.
Usai penetapan status, gubernur bersama instansi terkait lainnya termasuk komandan korem, kapolda, komandan lanud, kepala dan kejati segera menyusun struktur tim satgas siaga karhutla yang mulai dikukuhkan hari ini.
Selain penyusunan struktur tim satgas, gubenur juga kembali mengaktifkan posko-posko siaga karhutla agar satgas bisa segera mulai tugasnya secara resmi.
Ia juga meneruskan imbauan Presiden agar semua unsur dari provinsi, kabupaten, hingga jajaran terbawah untuk berada di lapangan memantau karhutla.
Sehari sebelumnya, Senin, 23 Januari 2017 Andi bersama kepala daerah lainnya yang memiliki daerah rawan karhutla dipanggil oleh Presiden Joko Widodo dengan kementerian terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Agraria, dan Menko Polhukam membahas tentang Karhutla.
Pewarta: Fazar Muhardi dan Gebby Fadhila Sari
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2017
