"Kami harapkan izinnya keluar Februari 2017 ini," kata Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo di Kantor PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Jakarta, Selasa.
PT Jalin Pembayaran Nusantara (JPN) merupakan perusahaan prinsipal pengelola ATM Bank BUMN yang dibentuk empat Bank BUMN dan PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk Kementerian BUMN sedang menunggu izin dari Bank Indonesia untuk operasional JPN.
Disinggung mengenai kontribusi modal dari masing-masing Bank BUMN untuk pembentukkan perusahaan "switching" tersebut, Gatot mengatakan masih menunggu kajian dari Telkom selaku insiator pendiri Jalin Pembayaran Nusantara.
"Masih dikaji sama Telkom, nanti dibagi persentasenya," ujar dia.
Setelah berdiri, JPN akan berada di bawah induk usaha (holding) BUMN perbankan yang dipimpin PT Danareksa. Adapun "holding" BUMN tersebut beranggotakan PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk, serta PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani.
Pembentukkan perusahaan "switching" BUMN ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perbankan BUMN dalam menjalankan sistem pembayaran, terutama di mesin ATM dan mesin perekam data elektronik (electronic data capture/EDC).
Selain efisiensi biaya dana karena tidak lagi menggunakan perusahaan "switching" rekanan, masing-masing perbankan BUMN juga dapat menekan biaya operasional, karena ATM bank BUMN akan terintegrasi satu sama lain bernama ATM Himbara (Himpunan Bank-Bank Negara).
Selanjutnya, efisiensi dana akan menyebabkan penurunan biaya transaksi seperti tarik tunai dan transfer di ATM Himbara untuk nasabah.
Untuk langkah awal, JPN akan mengelola sistem dan mengoperasikan pengalihan di 10 ribu mesin ATM bank-bank BUMN. Selanjutnya, JPN juga akan mengintegrasikan sistem pembayaran di mesin EDC.
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2017
