"Rerouting ini salah satu upaya yang lebih strategis menata transportasi di Kota Bogor agar lebih baik lagi. Semua pihak harus mendukung, termasuk jajaran Polresta Bogor Kota," kata Suyudi usai rapat terkait persiapan "rerouting" angkot, di Balai Kota, Selasa.
Suyudi menyebutkan, ada tiga pola yang perlu dicermati dari program itu, yakni konversi angkot menjadi moda bus dengan skema tiga angkot berbanding satu bus, dan tiga angkot berbanding dua bus. "Rerouting" juga memperpanjang trayek angkutan, dan akan ada trayek baru.
"Tiga hal ini memiliki potensi rawan resistensi, terutama di kalangan Organda, sopir, dan masyarakat, yang perlu kita antisipasi," katanya.
Menurut Suyudi, agar program tersebut dapat berjalan baik, seluruh SKPD dan aparat terkait di Kota Bogor harus kuat dan kompak, kesiapan program tidak hanya menjadi penghias bibir, tetapi harus diperkuat dengan sosialisasi oleh semua pihak.
"Karena persoalan kemacetan arus lalu lintas di Kota Bogor yang menjadi keresahan di masyarakat, antara lain karena angkot yang sudah melebihi kapasitas," katanya.
Suyudi menilai, kebijakan "rerouting" yang akan segera dilaksanakan Pemkot Bogor sudah sangat tepat, tetapi jangan terkesan buru-buru, karena setiap kebijakan memerlukan proses, dan Pemerintah Kota Bogor tidak bisa berjalan sendiri.
"Kadishub dan Kasat Lantas sudah mengawali ini, turun langsung ke lapangan, kami mendorong pemangku kepentingan, seperti Organda dan para sopir juga perlu diundang untuk sosialisasi," katanya.
Ia juga berpesan agar Pemkot Bogor melalui dinas terkait untuk betul-betul melakukan identifikasi di lapangan terutama jalur yang akan menjadi trayek baru angkot, tujuannya agar tidak ditumpangi oleh kepentingan yang tidak baik.
"Jadi harus betul-betul diperkuat, terutama intelijennya," katanya.
Selain memperkuat tim, serta sosialisasi, lanjut Suyudi, Pemkot Bogor disarankan untuk melakukan pembinaan dan rekruitmen supir angkot, agar tidak ada lagi supir tembak, supir kadal dan supir batangan yang mengoperasikan angkutan umum.
Situasi ini, ujarnya, sering terjadi di lapangan, dalam setiap operasi, ditemukan sopir yang tidak memenuhi kualifikasi, tidak memiliki SIM dan melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya.
"SDM sopir yang lemah dan memprihatinkan ini yang membuat pusing kita semua, berhenti sembarangan tempat, ngetem sembarangan, karena SDMnya rendah, tidak punya SIM dan pelanggaran lainnya," kata Suyudi.
Suyudi optimistis penataan transportasi di Kota Bogor dapat berjalan baik jika didukung semua pihak, mulai dari dinas, aparat wilayah seperti camat dan lurah, serta stakeholder lainnya.
"Rerouting salah satu upaya yang lebih strategis, Polresta Bogor siap mendukung sehingga wajah Kota Bogor akan berubah di bawah kepemimpinan Wali Kota," katanya.
Sementara itu, Kasat Lantas Polresta Bogor Kota, Kompol Bramastyo Priadji menambahkan, perlu dilakukan antisipasi dampak "rerouting" untuk di jalur arteri agar tidak memindahkan kemacetan di pusat kota ke wilayah pinggir.
"Sosisalisasi kepada pemilik dan supir angkot harus benar-benar diperkuat, karena selama ini sosiliasai yang dilakukan tidak pernah dihadiri oleh pemilik, hanya supir. Dikhawatirkan, tidak singkronnya informasi," kata Bram.
Pemerintah Kota Bogor akan memberlakukan "rerouting" angkot pada Hari Jadi Bogor 3 Juni 2017.
"Rerouting" merupakan tindak lanjut dari diberlakukannya sistem satu arah (SSA) di kawasan Kebun Raya Bogor. Akan ada pengalihan rute dari pusat kota ke wilayah pinggiran. Angkot hanya akan berfungsi sebagai "feeder" dari Bus Trans Pakuan yang akan beroperasi di jalur utama.
Akan terjadi pengurangan operasional jumlah angkot dari 3.412 menjadi 2.563 unit. Jumlah trayek juga bertambah dari 23 menjadi 30 trayek, dan akan ada tujuh koridor di jalur utama.
"Selama ini trayek angkot baru melayani 59 kelurahan, dengan rerouting ada 68 kelurahan yang akan terlayani," kata Kepala DLLAJ Kota Bogor, Rakhmawati.
Pewarta: Laily Rahmawati
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2017
