Namun, Abbas mengatakan ia ingin bekerjasama dengan pemerintah baru AS untuk mencapai perdamaian yang adil.
Satu siaran pers dari kantor Abbas mengatakan persetujuan pemerintah Israel untuk membangun 2.500 unit rumah baru di permukiman Tepi Barat "dikutuk, ditolak dan akan memiliki dampak". Ia menambahkan, keputusan tersebut adalah provokatif dan tantangan buat seluruh dunia.
Pembantu Abbas, Nabil Abu Rdeinah, mengatakan di dalam satu siaran pers yang disiarkan di jejaring kantor berita Palestina, WAFA,, "Apa yang saat ini diperlukan dari masyarakat internasional adalah pendirian serius untuk menghadapi tantangan ini."
Keputusan ini akan menghalangi semua upaya yang dibuat ke arah terwujudnya perdamaian dan kestabilan," tambah Abu Rdeinah.
Sementara itu Sekretaris Jenderal Komite Pelaksana Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erekat mengatakan keputusan untuk membangun 2.500 unit rumah di Tepi Barat dan 500 unit di Jerusalem, yang diduduki, menantang Resolusi 2334 Dewan Keamanan PBB --yang mengutuk permukiman tersebut.
"Sikap Israel merusak penyelesaian dua-negara, dan menggantinya dengan prinsip satu negara tunggal dengan dua rejim. Maksud saya apartheid," kata Erekat di dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya, sebagaimana dikutip Xinhua, Rabu pagi. "Israel ingin mempertahankan situasi sebagaimana adanya dan mendorong wilayah ini ke dalam kerusuhan lebih lanjut."
Selain itu, ia menyeru masyarakat internasional "agar mengerti bahwa mengalahkan terorisme dan menggantinya dengan perdamaian serta kestabilan tergantung atas diakhirinya pendudukan, berdirinya Negara Palestina Merdeka di perbatasan 1967 dengan Jerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya dan diselesaikannya semua masalah status permanen".
Radio Israel pada Selasa melaporkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanannya Avigdor Lieberman menyetujui pembangunan 2.500 rumah di permukiman Tepi Barat. Radio tersebut menambahkan semua rumah itu akan digabungkan ke dalam permukiman yang lebih besar.
Seorang diplomat Palestina mengatakan kepada Radio "Suara Palestina" bahwa pemimpin Palestina mulai bergerak di tiga tingkat yang berbeda untuk menerapkan Resolusi 2334 Dewan Keamanan PBB, dan menyeru Israel agar menghentikan kegiatan perluasan permukimannya di wilayah Palestina.
Wakil Tetap Negara Pengamat Non-Anggota Palestina di PBB Reyad Mansour mengatakan tingkat pertama ialah Dewan Keamanan dan tingkat kedua adalah laporan Sekretaris Jenderal PBB, yang ia serahkan kepada Dewan Keamanan setiap tiga bulan untuk memastikan resolusi tersebut dilaksanakan.
"Tingkat ketiga ialah menghubungi semua lembaga dan perusahaan khusus yang menjelaskan perbedaan antara wilayah Palestina dan Israel, termasuk Jerusalem Timur," kata Reyad Mansour. Ia menambahkan, "Kami akan meminta semua lembaga dan perusahaan ini agar berhenti menangani wilayah kami sebagai bagian dari Israel."
(Uu.C003)
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2017
