Dalam pembicaraan yang berlangsung selama 42 menit, kedua pemimpin menyatakan setuju melakukan pertemuan. Sambungan telepon pada Sabtu itu merupakan pembicaraan pertama antara keduanya setelah Trump dilantik sebagai presiden ke-45 AS pekan lalu.
Kedua pemimpin menekankan pentingnya persekutuan Jepang-AS serta bertukar pikiran menyangkut masalah ekonomi dan keamanan, kata Abe kepada para wartawan setelah pembicaraan telepon.
Menyangkut pertemuan puncak bulan depan, Abe mengatakan ia berharap dapat bertukar pandangan dengan Trump secara berarti serta penuh dengan keterusterangan tentang berbagai bidang, termasuk hubungan ekonomi dan keamanan bilateral.
Perdana Menteri Abe juga mengatakan ia berharap Jepang akan memainkan peranannya sebagai sekutu AS.
Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Hagiuda Koichi, mengatakan bahwa Abe, usai pembicaraan telepon pada Sabtu, juga memaparkan kontribusi industri otomotif Jepang bagi Amerika Serikat.
Kedua pemimpin negara menganggap bahwa hubungan ekonomi antara Jepang dan Amerika Serikat penting, kata Koichi.
Namun, mereka tidak membicarakan secara rinci masalah Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) maupun Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA), ujarnya.
Dalam pembicaraan telepon, Trump menekankan bahwa persekutuan Jepang-AS penting dan bahwa Jepang merupakan mitra penting bagi Amerika Serikat, kata Koichi.
Jepang selama ini berkeinginan untuk memperbaiki hubungan dengan Trump karena negara itu sebelumnya sangat mendukung Hillary Clinton pada pemilihan presiden AS dan kemenangan Trump membuat Jepang terkejut.
Tak lama setelah Trump memenangi pemilihan presiden AS, Abe melakukan pembicaraan tak resmi dengan presiden terpilih itu di New York pada November tahun lalu.
Trump pada Senin menandatangani perintah eksekutif untuk secara resmi menarik keanggotaan Amerika Serikat dari kesepakatan perdagangan TPP sebagai bagian dari upayanya melindungi lapangan kerja bagi warga AS.
TPP, yang sangat didukung Abe, merupakan perjanjian perdagangan bebas antara 12 negara Asia-Pasifik dan telah secara resmi ditandatangani oleh para menteri dari kedua belas negara tersebut pada Februari tahun lalu setelah lima tahun dirundingkan. Demikian laporan Xinhua.
(Uu.T008)
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2017
