Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM) dalam lingkup Pembiayaan Penjaminan Asuransi serta Jasa Konsultasi IKM Berorientasi Ekspor.
Penandatanganan MoU dilakukan bersamaan dengan peluncuran Program Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) IKM yang digelar di Dusun Tumang Desa Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah, Senin.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan langsung penandatanganan kesepakatan tersebut di hadapan para pengrajin logam, termasuk tembaga dan kuningan yang berorientasi ekspor di wilayah tersebut.
Pada kesempatan itu, Menkeu mengatakan pihaknya melakukan sinergi termasuk dengan Kementerian Perindustrian untuk mendukung pengembangan IKM.
"Kami melakukan sinergi untuk mendukung IKM dengan berbagai kementerian dan lembaga," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, Kemenkeu telah menunjuk unit khusus di Direktorat Jendral Bea dan Cukai sebagai agen fasilitas di masing-masing wilayah agar dapat bersama-sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam mengembangkan IKM.
"Agar dapat memberikan asistensi pada IKM sehingga mereka dapat membantu percepatan tumbuhnya lembaga IKM di Indonesia," katanya.
Sementara Menperin Airlangga Hartarto menyambut baik kesepakatan tersebut dan berharap persoalan IKM dari sisi pembiayaan dan pendampingan dapat terselesaikan melalui implementasi sinergi dua kementerian tersebut.
Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan sudah saatnya semua pihak memberikan perhatian dan keberpihakan kepada IKM, terutama yang berorientasi ekspor.
"Masa bertahun-tahun yang diurus yang gede-gede terus, yang kecil-kecil juga harus diurus. Mengurus yang kecil-kecil yang menengah memang pusing tapi keberpihakan itu harus, yang gede sudah bisa mengurus dirinya sendiri tapi yang kecil dan menengah harus diurus biar jadi gede, itu tugasnya pemerintah," imbuh Presiden.
Pewarta: Hanni Sofia Soepardi
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2017
