Ketua MPR: Pancasila benteng pertahanan bangsa

Jakarta (ANTARA News) - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan memberikan kuliah umum tentang amandemen UUD 1945 dan Empat Pilar Kebangsaan kepada mahasiswa pascasarjana Universitas Pertahanan, Sentul, Bogor, Jawa Barat.

"Bangsa ini harus berpegang teguh kepada nilai-nilai luhur bangsa dan Pancasila di saat bangsa ini sedang dikepung berbagai masalah yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa dan negara," katanya melalui keterangan tertulis MPR, Rabu.

Ia berharap, civitas akademika dan alumni universitas itu menjadi agen penyampaian nilai-nilai luhur bangsa dan Pancasila di masyarakat dan menjadikannya sebagai benteng pertahanan dari segala permasalahan yang berpotensi menganggu keutuhan NKRI.

Zulkifli juga menguraikan amandemen dan Empat Pilar MPR RI. Amandemen adalah perubahan UUD 1945 atau konstitusi negara adalah hal biasa dan sudah dilakukan empat kali.

Perubahan UUD 1945 berdasar atas Pasal 37 mencakup dua hal, yaitu: pertama, perubahan berdasar atas Pasal 37 UUD 1945 sebelum perubahan; dan kedua, perubahan berdasar atas Pasal 37 UUD 1945 setelah empat kali perubahan.

Amandemen, lanjut Zulkifli, merupakan aspirasi rakyat yang berdaulat dari awal reformasi hingga kini. Di tahun 2017 ini, juga ada rencana dan wacana perubahan kembali yakni amandemen ke lima UUD 1945. Namun, perdebatan soal agenda perubahan sangat ketat baik di masyarakat maupun di MPR RI.

"Namun, dari kajian yang dilakukan MPR, wacana dan agenda perubahan kelima UUD 1945 yang sering disepakati adalah soal perumusan haluan negara.  Haluan negara sangat penting dimiliki bangsa ini sebagai panduan pengelola negara ini dan menjalankan pemerintahan menuju Indonesia sejahtera," katanya melalui keterangan tertulis MPR.

Menurut Zulkifli, sebenarnya haluan negara harus segera dirumuskan secepatnya namun, melihat kondisi saat ini sangat sulit. Sebab, energi dan perhatian para penentu kebijakan juga bangsa ini terkuras dengan berbagai fenomena yang sangat panas saat ini.

"Ditambah lagi sebentar lagi akan digekar pesta demokrasi Pilkada serentak lalu dilanjut dengan Pilpres pada tahun 2019," ujarnya.

Pada pembahasan terakhir bersama Pimpinan MPR, Pimpinan Fraksi, Pimpinan Badan-badan dan Lembaga Pengkajian MPR pada dasarnya setuju untuk perumusan haluan negara. Hanya perlu pembahasan lebih lanjut soal teknis dan pemantapan.

"Tapi, intinya semua sudah sepakat bahwa haluan negara sangat penting dimiliki bangsa ini dan dibuat untuk kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan, mudah-mudahan haluan negara ini bisa terbentuk secara nyata dan kesejahteraan rakyat menjadi sebuah keniscayaan," tegasnya.