"Pada kondisi harga gula itu tidak normal atau terlalu tinggi, penetapan harga eceran tertinggi sudah seharusnya dilakukan. Jika tidak, makin memberatkan konsumen dan inflasi," kata Anton di Jakarta, Kamis.
Anton mengatakan saat ini industri gula di Indonesia memiliki dua kendala utama, yakni tidak terintegrasinya produksi gula di satu wilayah dan inefisiensi operasi pabrik gula lama.
"Kalau produksi gula dilakukan secara teringrasi seperti di Lampung, itu efisien dan relatif murah. Persoalan timbul adalah pabrik gula lama masih dioperasikan, sementara tebu masih mengandalkan dari petani yang tersebar dimana-mana," jelasnya.
Dengan kondisi itu, ditambah dengan manajemen tebang angkut giling yang tidak mudah, maka harga gula menjadi tinggi, sehingga penetapan harga gula bisa mengurangi beban konsumen dan mengatasi ancaman lonjakan inflasi.
Selain itu, kata Anton, untuk membuat iklim industri gula agar lebih ideal, pemerintah perlu mempertimbangkan penjualan pabrik gula yang tidak efisien ke swasta dan mendirikan pabrik gula terintegrasi.
"Belajar ke Thailand, sebetulnya pabrik gula tidak memiliki perkebunan. Mereka kerjasama dengan petani, tapi dalam satu area terkontrol, transportasi dekat. Pemerintahnya menetapkan harga dasar pembelian dari petani. Hasilnya, petani bergairah, pabrik pun bagus kualitasnya," ungkapnya.
Untuk mengatasi kenaikan harga gula dari sisi hulu, Kementerian Perdagangan juga berupaya melakukan efisiensi biaya produksi dan menjaga distribusi agar stabilitas harga komoditas bisa tercapai.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Tjahya Widayanti memastikan pihaknya melakukan upaya efisiensi dari proses produksi hingga distribusi komoditas pangan agar tidak terjadi fluktuasi harga.
Upaya efisiensi jalur distribusi tersebut akan dilakukan dengan bantuan koordinasi Kementerian Lembaga terkait, agar mata rantai distribusi yang terlalu panjang dan menjadi penyebab tingginya harga, bisa diputus.
"Saat ini, pembahasan tentang upaya mengefisienkan mata rantai produksi dan distribusi tersebut tengah dibahas bersama dengan Menko Perekonomian," ujar Tjahya.
Selain itu, Kementerian Perdagangan juga siap melakukan koordinasi dengan BUMN, BUMD maupun swasta supaya persediaan komoditas bahan pangan pokok nasional tetap terjaga dan harganya stabil.
Dengan berbagai sinergi tersebut, diharapkan tercipta keseimbangan harga dan pasokan komoditas pangan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan harga yang terjangkau, pedagang tetap untung dan petani bisa sejahtera.
"Pemerintah berkeinginan agar nantinya seluruh harga kebutuhan pokok bisa lebih terjangkau masyarakat dan stabil," kata Tjahya.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan telah melakukan efisiensi produksi dan distribusi untuk menekan harga ke berbagai komoditas pangan seperti daging sapi, beras, bawang merah dan gula.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
