"Tuduhan BTP dan penasehat hukum BTP kepada ketua umum MUI menyembunyikan (identitas) sebagai mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden adalah tindakan yang sangat politis," kata Sholeh, di Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan, pekerjaan Ma'ruf yang disebutkan sebanyak 12 kali dalam BAP adalah yang sedang dijalani atau yang masih diemban.
Sementara yang sudah tidak dijabat Ma'ruf, kata dia, tidak disebutkan, termasuk jabatan di Dewan Pertimbangan Presiden, anggota DPR dan ketua Komisi VIII DPR.
"Ini yang dipolitisir, hingga keluar tuduhan menyembunyikan status," kata dia.
Tuduhan menyembunyikan identitas, tidak pantas jadi saksi, hingga kesaksian bohong adalah tuduhan tak berdasar, menghina dan merendahkan Ma'ruf. "Dan pasti melukai perasaan umat," kata Sholeh, yang juga sekretaris Komisi Fatwa MUI.
Terkait perbincangan lewat telepon antara Ma'ruf Amin dan Presiden Susilo Yudhoyono, dia mengatakan dua belah pihak memang melakukan kontak.
Akan tetapi, komunikasi via telepon itu sudah dikonfirmasi Ma'ruf ke media jauh hari. Ma'ruf dan SBY juga tidak merahasiakan peristiwa itu.
Soal pembicaraan dua belah pihak berisi pengaturan pertemuan dan percepatan fatwa soal penodaan agama oleh Ahok merupakan fitnah serta merendahkan harkat dan martabat ulama.
"Framing ini mengesankan fatwa keluar karena pesanan dan berdimensi politik," kata dia.
Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2017
