"Kami mengapresiasi semangat Pemprov Kaltim dalam memperjuangkan terwujudnya jalan tol Samarinda-Balikpapan. Semoga, kami bisa membantu memuluskan anggaran dari pusat. Kami sangat bangga karena Kaltim, satu-satunya provinsi di Indonesia yang memodali lebih dulu pembangunan jalan tol tersebut," ujar Anggota DPD RI asal Kaltim, Aji M Mirza Wardhana, di Samarinda, Minggu.
Mirza yang memimpin kunjungan kerja 19 anggota DPD ke Kaltim, sebelumnya sempat meninjau langsung kemajuan pembangunan jalan tol pertama di Pulau Kalimantan tersebut.
Anggota DPD itu kemudian menyatakan akan membantu memuluskan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat melalui APBN.
Ia menilai, sejak 2010 Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak terus memperjuangkan agar pembangunan jalan tol mendapat dukungan pemerintah pusat.
Bahkan lanjut Mirza, untuk membuktikan keinginan besar Kaltim memiliki infrastruktur jalan yang strategis dan diyakini akan memberi andil besar dalam percepatan pertumbuhan ekonomi di masa depan, pemerintah setempat dengan dukungan legislator dari DPRD Kaltim, telah menggelontorkan dana "multiyears contract" atau kontrak tahun jamak untuk pembangunan jalan tol tersebut.
"Presiden Joko Widodo telah menegaskan dukungannya agar jalan tol Kaltim tuntas 2018. Kami siap mengawal dan mudah-mudahan alokasi untuk jalan tol Kaltim ini tidak terhambat agar operasional tol bisa direalisasikan sesuai jadwal," terang Mirza.
Kunjungan yang anggota DPRD RI itu dilakukan di Seksi I dan Seksi V di kilometer 13.
Seksi tersebut didanai melalui APBD dan APBN ditambah "loan" atau pinjaman dari China.
Sedangkan seksi II, III dan IV dibiayai investor.
Sementara, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kaltim Joko Setiono, ketika mendampingi kunjungan Anggota DPD RI tersebut menjelaskan, pembangunan Seksi I saat ini telah banyak mengalami kemajuan, bahkan hingga 45 persen secara keseluruhan.
"Sedangkan Seksi V hanya pembebasan lahan saja yang masih menjadi perhatian serius Pemprov Kaltim," jelas Joko Setiono.
Pembangunan jalan tol lanjut ia, dimulai sejak 2010 yang diawali dengan dana APBD Provinsi Kaltim untuk kegiatan "land clearing" dan penyiapan badan jalan.
Sedangkan untuk pembebasan jalan dari Seksi I hingga V tambahnya, secara keseluruhan telah mencapai 85 persen.
"Alhamdulillah, pembangunan jalan tol telah mendapat dukungan pemerintah pusat sejak 2015. Kami akan bekerja keras memenuhi target yang diinginkan Presiden Joko Widodo agar pada 2018 sudah tuntas. Kami sangat berharap dukungan Anggota DPD RI khususnya untuk Kilometer 13-Pelabuhan Kariangau," tutur Joko Setiono.
Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) telah menyatakan jalan tol Kaltim sudah layak dijual ke investor karena itu kata Joko Setiono, pada Seksi II, III dan IV telah ada investor yang mengerjakan yakni konsorsium PT Jasa Marga, PT Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan dan PT Bangun Tjipta Sarana.
"Kini pembangunannya terus berjalan," katanya.
Pada kunjungan anggota DPD RI tersebut, turut hadir, Kepala Balai Jalan Nasional Wilayah 12 Kaltim-Kaltara Timbul Manahan Pasaribu dan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Jalan Tol Seksi V Soeryadi.
Rombongan DPD RI sempat melihat perkembangan pembagunan Bandara Samarinda Baru (BSB) APT Pranoto.
Selain itu, 19 Anggota DPD RI juga melakukan pengawasan pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batu Bara. Kunjungan dilakukan pada 12-14 Februari 2017.
Pewarta: Amirullah
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2017
