Minggu, 23 Juli 2017

Ini penjelasan Ketua PPS Cengkareng Timur soal pemilih tak terlayani

| 10.605 Views
Ini penjelasan Ketua PPS Cengkareng Timur soal pemilih tak terlayani
Kotak suara TPS Cililitan di kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. (ANTARA News/Nanien Yuniar)
Jakarta (ANTARA News) - Pada hari pemungutan suara Pilkada DKI 2017, Rabu (15/2) kemarin, beredar viral video berisi kemarahan warga yang tidak bisa menunaikan hak pilihnya di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kelurahan Cengkareng Timur, Jakarta Barat.

Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Cengkareng Timur, Aswita, pada Kamis petang kepada ANTARA News menjelaskan duduk perkara yang membuat sejumlah warga tersebut gagal menunaikan hak pilihnya.

"Kendala utamanya adalah nama mereka tidak terdaftar di dalam daftar pemilih tetap (DPT), sementara dengan antusiasnya warga mereka ingin memilih di hari H," kata Aswita.

"Sebetulnya buat yang memiliki KTP elektronik DKI tetap bisa mencoblos, hanya saja sesuai peraturan KPU tenggat waktunya baru dibuka satu jam jelang masa pemungutan suara ditutup," ujarnya menambahkan.

Padahal, lanjut Aswita, pemutakhiran daftar pemilih berlangsung sejak September 2016 lalu dan rampung pada pertengahan Desember 2016.

Namun dalam kurun waktu tersebut, warga yang belakangan kesulitan menunaikan hak pilihnya cenderung tidak proaktif memerika ketercantuman nama mereka di dalam daftar pemilih.

"Di Cengkareng Timur itu, lima hari jelang pencoblosan banyak sekali warga yang baru mendatangi PPS atau Kelurahan Cengkareng Timur, meminta surat keterangan juga," katanya.

Hal itu juga sudah diantisipasi oleh KPU dengan mendistribusikan surat suara sejumlah DPT ditambah 2,5 persen untuk memberikan kesempatan mereka yang tidak masuk DPT menunaikan hak pilihnya.

"Namun karena waktunya tidak mencukupi, tidak jarang ada kesalahpahaman di TPS," kata Aswita.

Warga abai Menurut Aswita kesalahpahaman yang terjadi pada hari pemungutan suara di Cengkareng Timur banyak terjadi di RW 014 atau TPS 88-92.

Secara pribadi, Aswita menilai hal itu terjadi karena abainya komplek perumahan dan warga setempat terhadap DPT serta upaya PPS memutakhirkan daftar tersebut.

"Ada ketidakpedulian dari pengelola sejumlah perumahan juga. Itu konsekuensi hukum ketidakpedulian mereka," kata Aswita.

"Saya sebetulnya bingung apakah mereka tidak pernah menyimak di internet atau televisi imbauan untuk mengecek ketercantuman nama mereka di DPT," pungkas Aswita.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar Pembaca
Baca Juga