"Semuanya (yang hanyut) anggrek terestrial sebanyak 26 spesimen, ada 20 nomor. Koleksi dapat Papua Barat dan Bali, dari genus Acanthephippium, Malaxis dan Zeuxine," kata peneliti anggrek Kebun Raya Eka Karya LIPI Aninda Retno Utami di Bedugul, Bali, Jumat.
Menurut Aninda, 20 spesimen berasal dari Papua dan enam dari hasil eksplorasi di Bali. Beberapa anggrek dari Papua tersebut merupakan hasil Ekspedisi NKRI 2016 di koridor Papua Barat, tepatnya di Kabupaten Tambrauw, tersebut ada yang belum sempat diteliti.
"Kemungkinan ada yang jenis baru, tapi karena belum selesai diteliti jadi kita tidak bisa tahu. Semuanya itu ikut hanyut, saya sempat hampir pingsan saat mendengar kabar itu," ujar dia.
Menurut peneliti begonia Kebun Raya Eka Karya Bali LIPI Ni kadek Erosi Undaharta yang juga merupakan staf registrasi koleksi, ada 80 marga, 302 jenis, 2.733 spesimen anggrek yang ada di kebun raya ini.
Kepala Seksi Eksplorasi dan Pemelihara Koleksi Kebun Raya Eka Karya Bali LIPI Dian Meiningsasi Siswoyo Putri mengatakan kejadian banjir bandang yang membawa material batu gunung cukup besar dari Cagar Alam Batu Karu yang berbatasan langsung dengan kebun raya ini pernah juga terjadi di 2010.
Meski demikian, menurut dia, dampak terbesar dirasakan justru yang baru saja terjadi pada 22 Desember 2016 dan 9 Februari 2017. "Tujuh jembatan di dalam kawasan kebun raya terputus saat kejadian banjir bandang 9 Februari 2017 lalu".
Tidak hanya koleksi anggrek yang terdampak, karena koleksi lainnya yakni 17 Araceae, 14 Podocarpaceae dan 1 Elaeocarpaceae ikut terkena dampak banjir bandang tersebut. "Intensitas hujannya memang tidak seperti biasanya. Dalam lima jam tujuh jembatan hilang".
Kepala Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Eka Karya Bali LIPI Bayu Ajie mengatakan akan segera melakukan pertemuan dengan perwakilan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), ketua adat, Pemerintah Daerah dan perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk merehabilitasi Yang terdampak banjir.
"Termasuk di sekitar Pura Teratai Bang, karenanya kita harus minta ijin ke Ketua Adat juga. Kementerian PUPR tidak bisa bekerja kalau tidak ada restu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," ujar dia.
Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2017
