Teheran, Iran, (ANTARA News) - Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq berharap Indonesia dapat menunjukkan sikap dan aksi nyata dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina meraih kemerdekaan dari penjajahan Israel.

"Saat ini situasi dunia Islam sangat sulit. Negara-negara di Timur Tengah disibukkan oleh peperangan, sementara Muslim di Eropa dan Amerika sedang menghadapi tantangan baru politik diskriminasi," kata Mahfudz di Teheran, Iran, Selasa (21/2) saat menghadiri Konferensi Internasional ke-6 Untuk Mendukung Intifada Palestina yang diselenggarakan oleh Parlemen Republik Islam Iran di Teheran pada 21-22 Februari 2017.

Dia menambahkan, sikap dan gerakan anti-muslim sedang merebak di mana-mana.

"Saya menaruh harapan kepada Indonesia untuk bersikap dan beraksi nyata. Semangat anti-penjajahan harus terus ditunjukkan secara nyata oleh Indonesia, baik oleh pemerintah, DPR, masyarakat dan juga kalangan organisasi masyarakat," kata Mahfudz.

Menurut dia, Indonesia secara konsisten mendukung upaya kemerdekaan Palestina, termasuk mengecam keras segala upaya pendudukan yang dilakukan oleh penjajah Israel.

Pada Maret 2016, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tentang Palestina.

Pada kesempatan itu, pihak Indonesia melalui Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mencanangkan komitmen bantuan keuangan Indonesia untuk rakyat Palestina.

Terkait perampasan tanah dan pembangunan permukiman baru, komunitas internasional menegaskan bahwa hal itu melanggar Konvensi Jenewa ke-4 tentang Perlindungan Warga Sipil Pada Saat Perang.

Pada 2004, Pengadilan Internasional menegaskan bahwa permukiman baru tersebut adalah ilegal.

Ban Ki-Moon semasa menjabat Sekjen PBB pada April 2012 juga menyatakan bahwa permukiman baru tersebut ilegal dan menabrak Peta-Jalan Perdamain Israel-Palestina.

Pada Desember 2016, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 2334 yang menyatakan bahwa semua penyewaan tanah, bangunan dan kegiatan perdagangan di wilayah permukiman baru tersebut adalah ilegal.

"Kita bisa saksikan bagaimana Israel tutup mata dan telinga terhadap semua sikap dunia dan lembaga PBB. Bagi mereka penjajahan atas Palestina adalah kepentingan politik dan juga ideologi," tukas Mahfudz yang pada 2013 pernah berkeliling melihat langsung pemukiman baru Israel di Tepi Barat.

Dia menambahkan bahwa Israel tak akan berhenti hingga terwujudnya "Imperium Israel Raya" yang meliputi sebagian besar wilayah Timur Tengah.

"Itu impian dan doktrin mereka sejak 1917. Apalagi pemerintah Amerika Serikat di bawah Trump makin menegaskan dukungannya atas kepentingan Israel," kata Mahfudz.

Menurut laporan investigasi Uri Blau (2015), proyek pembangunan permukiman baru di Palestina oleh pemerintah Israel mendapatkan bantuan pendanaan dari pihak swasta AS, baik perusahaan dan perorangan sebesar 220 juta dolar selama kurun 2009-2013 yang disalurkan melalui organisasi non pemerintah.

Mahfudz mengapresiasi upaya Iran mengangkat isu pembangunan permukiman ilegal di Palestina oleh pihak Israel pada konferensi di Teheran.

"Meskipun masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan konferensi, setidaknya konferensi ini menjadi sarana bagi semua negara peserta untuk menyamakan dan menyatukan sikap terhadap kolonialisasi yang berlanjut di tanah Palestina. Selanjutnya dibutuhkan aksi nyata semua pihak untuk menghentikan agresi zionis ini," tegas Mahfudz.

Pewarta: Bambang Purwanto
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2017