Jakarta (ANTARA News) - Staf Khusus Menteri BUMN, Budi Sadikin, masih menunggu arahan pemerintah untuk membeli 10,64 persen saham PT Freeport Indonesia (PT FI).

Sadikin dalam diskusi "Peranan Holding BUMN Pertambangan dalam Mengembangankan Pertambangan Minerba di Indonesia". di Jakarta, Kamis, mengatakan, saat ini Kementerian BUMN itu fokus membentuk holding BUMN pertambangan; 9,36 persen saham pemerintah di PT FI akan dialihkan.

"Sekarang kami bentuk holding-nya dulu karena memang belum ada arahan dari pemerintah arahnya ke mana," katanya. Kementerian BUMN akan menampung 9,36 persen saham pemerintah di PT FI.

"Kami sudah dapat persetujuan Freeport. Ke depan kami tunggu dari pemerintah karena itu memang wewenangnya Kementerian ESDM," ujarnya.

Sadikin juga mengaku pemerintah akan melakukan segala upaya untuk membeli 10,64 persen saham PT FI. Menurut dia, pemerintah nantinya bisa saja tidak 100 persen menanggung secara finansial.

"Bisa saja kan join venture juga dengan mereka atau dengan yang juga bisa. Terbuka banyak opsi. Kalau kemampuan finansial dan operasionalnya bisa," imbuhnya.

Dia juga mengaku saat ini pihaknya akan terus mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 72/2016 tentang Tata Cara Penyertaan Modal Negara kepada DPR.

Menurut dia, dibutuhkan satu dua kali sosialisasi PP yang mengatur holding BUMN itu kepada DPR untuk kemudian disusun peraturan pemerintah tentang holding masing-masing.

Dari enam holding BUMN yang direncanakan sejak 2016, dua holding mendapat prioritas untuk segera rampung, yakni holding energi dan pertambangan.

Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum akan menjadi induk holding pertambangan yang terdiri dari Aneka Tambang (Persero) Tbk, Bukit Asam (Persero) Tbk, serta Timah (Persero) Tbk.

Pewarta: Ade Junida
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2017