"Dalam waktu dekat tentu saja Wapres akan mengundang beberapa teman-teman dari swasta untuk membicarakan karena ini memang gawe nasional. Jadi diperlukan keterlibatan semua pihak," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa malam.
Pernyataan tersebut disampaikan Menko PMK terkait pelibatan sektor swasta untuk menjadi sponsor penyelenggaraan Asian Games 2018.
Menurut Puan, keterlibatan sektor swasta dalam penyelenggaraan Asian Games 2018 akan didorong semaksimal mungkin dengan memperhatikan kapasitas dan akuntabilitas masing-masing sponsor.
"Ya, sebanyak mungkin kita berharap ada partisipasi dari swasta, bagaimana kemudian pelaksanaan teknisnya, ini yang tadi kami bicarakan dengan Wapres bahwa akuntabilitas tetap kita kedepankan," kata dia.
Untuk penyelanggaraan Asian Games 2018, Organising Committee (INASGOC) atau komite penyelenggara Asian Games 2018 menganggarkan Rp 8,7 triliun sebagai biaya pesta olahraga se-Asia tersebut, sementara itu pemerintah baru sanggup mengeluarkan dan dari APBN sebesar Rp500 miliar.
Untuk mengawasi keterlibatan sponsor dalam penyelenggaraan Asian Games 2018, INASGOC melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menjaga akuntabilitas kemitraan dengan swasta.
"Karena memang kita bersama Wapres akan mengundang swasta, kita hitung dulu kebutuhannya berapa, ya, sebanyak mungkin kita akomodir bagaimana kesanggupan swasta dan apa saja yang bisa dilakukan," kata Puan.
Asian Games 2018 akan menggelar 484 nomor pertandingan dalam 42 cabang olahraga.
Indonesia akan kembali menjadi penyelenggara Asian Games setelah menjadi tuan rumah pertama kali pada 1962.
(A060/M026)
Pewarta: Azizah Fitriyanti
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
