"Dengan target pembangunan infrastruktur yang progresif dan keseriusan pemerintah dalam percepatan pembangunan, maka peran underwriter akan menjadi sangat signifikan dalam mempertemukan investee dan investor jangka panjang," ujar Bambang Brodjonegoro dalam seminar "Underwriting Network 2017" di Denpasar, Bali, Jumat.
Ia menilai bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia masih tertinggal dari beberapa negara di kawasan ASEAN, namun anggaran infrastruktur pemerintah tahun 2015-2019 hanya mampu membiayai sebesar 41 persen dari total kebutuhan pembiayaan infrastruktur.
"Maka gap itu harus diisi oleh BUMN dan Swasta. Skema KPBU (Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha) dan PINA (Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah) merupakan solusi untuk mempercepat ketertinggalan pembangunan infrastruktur di Indonesia," paparnya.
Ia mengatakan bahwa pembiayaan proyek KPBU dan PINA yang memiliki rentang waktu jangka panjang membutuhkan sumber-sumber pembiayaan dari instrumen-instrumen investasi seperti penawaran umum perdana saham (IPO), penerbitan obligasi jangka panjang, dan reksa dana penyertaan terbatas (RDPT).
"Maka itu underwriter berperan dalam penyiapan, penyusunan dan penjaminan penggalangan dana di pasar modal dan pasar uang dengan mempertemukan pelaku usaha KPBU dan PINA dengan investor-investor pengelola dana jangka panjang," tuturnya.
Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa periode 2015-2019, pemerintah gencar mendorong pembangunan infrastruktur. Pada periode itu infrastruktur menjadi perhatian utama bagi pemerintah mengingat salah satu kendala investor masuk ke Indonesia yakni kurang baiknya infrastruktur.
"Dalam setiap survei, infrastruktur akan muncul menjadi poin penting, maka itu kita akan mendorong sektor itu," ujarnya.
Dengan infrastruktur yang baik, lanjut dia, maka akan memberikan multiplier efek positif bagi negara yang akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonmi secara berkelanjutan.
"Infrastruktur merupakan sumber pertumbuhan ekonomi karena akan memberikan multiplier efek yang dapat menguntungkan banyak pihak termasuk investor yang menempatkan dana jangka panjangnya di dalam negeri," ujarnya.
(KR-ZMF/C004)
Pewarta: Zubi Mahrobi
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
