"Berita hoax, terutama di media sosial bisa dilawan di media arus utama (mainstream) karena lambat laun berita hoax itu juga akan ditinggalkan dan kepercayaan tetap ada di media mainstream," ujar anggota DPR RI daerah pemilihan Sumut 1 itu di Medan, Jumat.
Dia mengatakan itu dalam rangkaian kehadirannya di Sumut sejak Kamis yang antara lain memberikan bantuan komputer kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut dan Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Sumut.
Ia juga berdiskusi dengan wartawan anggota dan pengurus PWI Sumut tentang pentingnya verifikasi media dan antisipasi berita hoax dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) tingkat Sumut 2017.
Meutya menyebutkan, berita hoax bisa menimbulkan keresahan, bahkan mengurangi kepercayaan masyarakat.
Kalau berita hoax itu dibiarkan terus berlangsung, maka bisa menimbulkan rasa tidak aman.
"Masyarakat harus diberikan rasa aman dan kepercayaan, itu harus dilakukan wartawan di media yang jelas," katanya.
Dia mengakui, lambat laun berita hoax itu juga akan ditinggalkan masyarakat, tetapi kalau tidak cepat "dibersihkan" wartawan dengan memberitakan berita sesungguhnya, maka rasa aman di tengah masyarakat dapat berlangsung lama.
"Komisi I DPR mendukung PWI yang berupaya keras menepis berita hoax," katanya.
Mengenai verifikasi perusahaan pers, Meutya berharap Dewan Pers harus lebih transparan dalam proses verifikasi itu.
Teknisnya juga perlu diperbaiki sehingga bisa mengakomodir semua pihak.
"Pers merupakan alat perjuangan bangsa sejak zaman kemerdekaan hingga kini. Karena itu, kunci utama yang diperlukan adalah kekompakan sesama komunitas pers sehingga tidak terjadi miskomunikasi antara Dewan Pers dengan organisasi pers mau pun dengan perusahaan pers," katanya.
Ketua PWI Sumut H Hermansjah menyebutkan, Ketua Umum PWI Pusat mengharapkan wartawan anggota PWI menjadi garda terdepan dalam memberantas berita hoax.
"PWI Pusat bahkan telah membentuk konsorsium wartawan antiberita hoax yang diberi nama Jaringan Wartawan Anti-Hoax (Jawah). PWI Pusat telah mewajibkan anggotanya supaya memerangi berita-berita hoax," kata Hermansyah.
Programnya PWI Sumut juga akan melakukan gerakan yang sama.
"Upaya menepis berita hoax itu merupakan tindakan sebagai perwujudan dari tuntutan penerapan Kode Etik Jurnalistik," katanya.
Terkait verifikasi Dewan Pers, Herman berharap agar Dewan Pers terlebih dulu menjelaskan verifikasi perusahaan pers baru.
Dewan Pers perlu mengumumkan perusahaan pers yang telah terverifikasi karena untuk kepentingan masyarakat, termasuk wartawannya.
(E016/I023)
Pewarta: Evaliza Siregar
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
