"Ke depan infrastruktur akan diarahkan melibatkan sebanyak mungkin sektor swasta, baik dalam hal pembiayaan maupun pembangunannya," kata Destry dalam Seminar Investment Discussion and Economic Analysis (IDEA) 2017 di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Sabtu.
Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan tersebut menegaskan bahwa infrastruktur merupakan kebutuhan wajib di Indonesia, tetapi memang perkembangannya lambat karena pendanaannya yang besar.
Ia mengatakan kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur lebih dari Rp1.000 triliun setahun dan angka itu susah untuk semuanya dibiayai pemerintah.
"Sehingga perhatian mengenai pembiayaan menjadi penting, terutama bagaimana melibatkan swasta untuk membiayai infrastruktur," ucap dia.
Destry menjelaskan terkait dengan pembiayaan, regulator memang perlu membuat terobosan agar instrumen investasi pembiayaan infrastruktur menjadi menarik, misalnya pajak khusus untuk obligasi yang dikeluarkan bagi pembiayaan infrastruktur.
"Terobosan semacam ini perlu diperbanyak oleh pemerintah, sehingga pembangunan infrastruktur tidak hanya mengandalkan pemerintah namun bisa mengajak swasta," ujarnya.
Destry mencontohkan salah satu proyek infrastruktur dengan partisipasi swasta adalah jalan lingkar simpang susun Semanggi yang anggaran pembangunannya mencapai Rp360 miliar.
Dana pembangunan tersebut tidak menggunakan APBD, melainkan dari kompensasi kenaikan koefisien lantai bangunan (KLB) perusahaan swasta.
Proyek itu sendiri diklaim mampu mengurai kemacetan di sekitar Semanggi hingga 40 persen.
Seminar IDEA 2017 merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan 10 Windu Kantor Berita Indonesia Antara. Seminar kali ini bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Analis Efek Universitas MH Thamrin Jakarta.
Pewarta: Calvin Basuki
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2017
