"Bukan pada investasi yang berpotensi merugikan karena bagaimanapun juga tanggungjawabnya harus ada, karena ini dana umat," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Menurut Lukman, Presiden Jokowi menyebutkan beberapa contoh investasi yang menguntungkan seperti di jalan tol atau pelabuhan.
Pada Senin ini Menag mendampingi Presiden Jokowi menerima nama-nama calon Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH untuk ditetapkan atau diputuskan.
"Nama-nama calon Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH adalah orang-orang yang profesional bahkan syaratnya selain memiliki kompetensi juga memiliki pengalaman mengelola keuangan minimal lima tahun," ujar Lukman.
Ia juga menyebutkan prinsip-prinsip dalam pengelolaan atau investasi dana haji yang harus ada jaminan keamanannya.
"Itulah kenapa tadi Bapak Presiden mencontohkan harus betul-betul dipilih investasi yang sama sekali terjamin, jangan sampai ada peluang rugi," ucapnya.
Ia menyebutkan Badan Pelaksana BPKH nantinya akan bekerja, dan pada akhirnya mereka akan menentukan penempatan dana haji itu di instrumen seperti apa.
"Investasi kan macam-macam, tentu kita percaya betul karena mereka adalah para profesional karena syaratnya tadi selain memiliki komptensi, juga harus memiliki pengalaman lima tahun dalam pengelolaan keuangan," tuturnya.
BPKH nantinya akan mengelola dana haji sebesar sekitar Rp90 triliun dan akan bertambah setiap tahunnya.
"Dana haji ini kan dari tahun ke tahun selalu meningkat. Sementara ini karena belum ada badan pengelola keuangan haji, Kementerian Agama hanya menempatkan pada tiga instrumen saja yaitu SBN, SUN dan deposito berjangka," katanya.
Menurut dia, investasi di tiga instrumen itu belum mendatangkan kemanfaatan yang maksimal. "Ini nilai kemanfaatannya kelihatannya sangat terbatas, tentu akan dipilih investasi yang kemanfaatannya lebih besar," imbuhnya.
Ia berharap dengan penyerahan nama-nama calon Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH kepada Presiden itu, BPKH dapat segera beroperasi.
"Ya mudah-mudahan tidak terlalu lama karena ini tergantung dari seberapa cepat nanti Badan Pelaksana ditetapkan oleh Presiden dan Dewan Pengawas diputuskan DPR bisa segera bekerja untuk memenuhi ketentuan UU," tambahnya.
Sementara itu Ketua Panitia Seleksi BPKH Mulya Efendi Siregar mengatakan setelah nama-nama Badan Pelaksana diputuskan maka mereka akan memilih sendiri ketuanya.
"Setelah rekrutmen pegawai, diharapkan tahun ini segera beroperasi, dana yang akan dikelola sekitar Rp90 triliun," katanya.
Ia juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi meminta BPKH mengelola dana tersebut secara menguntungkan.
"Investasi ke yang sudah jelas menguntungkan sehingga dana tidak hilang," tegas Mulya Siregar.
(A039/C004)
Pewarta: Agus Salim
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
