"Kemitraan tersebut salah satunya dengan skema Public Private Partnership (PPP) baik yang masuk Program Pembangunan 14 Kawasan Industri maupun pengembangan kawasan industri lainnya," kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Industri, Johnny Darmawan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan keterlibatan investor global sangat penting mengingat kebutuhan dana pembangunan infrastruktur untuk pengembangan kawasan industri terbilang besar.
Selain itu, pemerintah juga membutuhkan dukungan pembiayaan dari sektor swasta dikarenakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak akan cukup membiayai seluruh proyek strategis dan pembangunan yang dicanangkan pemerintah.
"Dana APBN yang kita punya pasti kurang untuk membiayai proyek pembangunan, sehingga perlu menjadi perhatian agar bagaimana investor global masuk," tutur Johnny.
Johnny berharap pemerintah mendukung penuh apabila ada investor global mengusung visi yang sejalan dengan pemerintah dalam mengembangkan kawasan industri sekaligus membangun kota-kota industri baru yang mengintegrasikan pembangunan ekonomi dan sosial.
Kota-kota industri baru ini haruslah berwawasan lingkungan dan dikembangkan secara holistik dengan turut mempertimbangkan potensi lokal untuk pengembangan komersil, area residensial, konektivitas infrastruktur transportasi dan penerapan teknologi.
Ia menambahkan investor yang akan menjadi mitra pemerintah juga diharapkan mampu menjadi pintu masuk investasi lain (gateway investment), misalnya dengan mendatangkan investor lain dari perusahaan-perusahaan global untuk kawasan industri.
"Akan lebih baik bila investor tersebut mampu mengembangkan High-Tech Eco Industrial City untuk industri-industri bernilai tambah contohnya manufaktur industri teknologi tinggi, e-dagang, bioteknologi, dan juga mampu membangun infrastruktur penghubung transportasi antara kawasan industri dan kawasan residensial," tuturnya.
Laporan Global Investment Trends Monitor yang dirilis Badan PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) menyebutkan bahwa Indonesia termasuk dalam jajaran 10 besar negara yang menjadi tujuan investasi yakni peringkat 9 pada survei 2016. Sebelumnya, Indonesia menempati posisi peringkat 14 pada survei 2014.
Disebutkan juga, sebanyak 8 persen koresponden UNCTAD menjadikan Indonesia sebagai lokasi investasi paling prospektif.
(F004/T013)
Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
