Pontianak (ANTARA News) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono mengatakan, kementeriannya akan kembali menata tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di seluruh Indonesia dan ditargetkan tuntas 2018.

"Untuk bangunan utama dan pendukung dari tujuh PLBN yang dipercantik itu semuanya sudah selesai, empat di antaranya sudah diresmikan dan tiga lagi tinggal menunggu jadwal peresmian dari presiden. Namun, walaupun itu sudah selesai, kita tetap akan melakukan penataan kembali pada lingkungan sekitar PLBN dan menambah beberapa sarana pendukung lainnya," kata Basuki di Singkawang, Sabtu.

Adapun ketujuh PLBN tersebut antara lain, Entikong, Nanga Badau, Aruk, Motaain, Matamasin, Wini, dan Skouw.

PLBN Terpadu merupakan pos pemeriksaan lintas batas orang dan barang keluar masuk batas wilayah negara, sehingga kantor perbatasan harus menjadi gerbang terluar Indonesia yang harus tampak bagus dari negara tetangga.

"Untuk itu, kita akan memaksimalkan penataannya dan semua ini akan rampung pada akhir 2018 mendatang," tuturnya.

Basuki menjelaskan, selain bangunan utama dan pendukung yang ada di kawasan PLBN tersebut, pemerintah juga akan menata kawasan permukiman, sanitasi dan tempat perputaran ekonomi di sekitar kawasannya.

"Makanya, kita juga akan membangun pasar modern agar pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan bisa lebih baik lagi," katanya.

Hanya saja, diakuinya, masalah pembebasan lahan pada beberapa kawasan PLBN masih ada yang belum bisa diselesaikan oleh pemerintah setempat. Namun, dirinya yakin itu bisa diatasi, karena permasalahan pembebasan lahan yang ada, sebagian besar menyangkut pada masalah harga yang cukup tinggi.

Namun, menurutnya, itu hal yang lumrah, karena setiap masyarakat yang memiliki lahan, tentu menginginkan untuk menjual dengan harga yang tinggi.

"Tapi kalau dilakukan negosiasi yang baik, dan ada kesepakatan antara pemilik lahan dan pemerintah, tentu itu bukan masalah besar dan saya yakin itu bisa diatasi," kata Basuki.

Terkait penataan sekitar kawasan PLBN itu, Basuki menjelaskan hal itu juga akan dilakukan pada kawasan pertokoan atau rumah warga yang ada di sekitarnya.

"Dalam artian, bukan masyarakat digusur, namun ditata agar menjadi lebih cantik, disesuaikan dengan konsep yang ada. Untuk itu, saya harapkan masyarakat bisa bekerjasama dengan pemerintah, demi percepatan pembangunan yang kita harapkan," katanya.

Pewarta: Rendra Oxtara
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2017