"Terhitung sejak 20 Maret 2017, diduga kuat telah terjadi kebocoran soal dan kunci jawaban USBN di sejumlah daerah. Dalam laporan terungkap bahwa para siswa memperoleh bocoran dengan membeli dari Bimbel yang berinisial Q dan IS," kata Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti di Jakarta, Kamis.
Baca juga: (Kemdikbud selidiki kebocoran kunci jawaban USBN)
Harga bocoran soal USBN dan kunci jawabannya berkisar Rp10 jutaan untuk enam paket kunci jawaban, esai maupun pilihan ganda.
Menurut FSGI, umumnya siswa membelinya secara berkelompok dengan uang patungan antara Rp100 ribu - Rp150 ribu per orang. Kelompok maksimal yang bisa ditoleransi adalah 70 orang per kelompok.
Baca juga: (Ombudsman selidiki kebocoran soal USBN di Kudus)
Modus pembocorannya, menurut FSGI, sama polanya dengan pembocoran kunci jawaban Ujian Nasional selama ini, dikirim melalui aplikasi whatsApp dan line.
"Bedanya, kalau UN baru dikirim beberapa jam menjelang soal diuji, tetapi USBN siswa sudah memperolehnya satu hari sebelumnya, tidak hanya jawaban pilihan ganda, tetapi juga jawaban esai lengkap dengan clue soal sesuai paket yang diterima siswa bersangkutan. USBN menyediakan empat paket soal, yaitu dua paket soal utama dan dua paket soal susulan," jelas dia.
Baca juga: (Mendikbud: soal USBN bocor hoax)
Menanggapi pernyataan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berencana mempersiapkan aturan untuk menghukum guru dan sekolah jika terbukti membocorkan soal USBN, FSGI merasa perlu menyampaikan hasil temuan tentang pembocoran soal.
"Apakah pemerintah juga sudah menyiapkan hukuman untuk bimbel dan pihak lain yang bukan guru dan sekolah sebagai pembocor USBN? Sementara pembocor soal UN SMA jurusan IPA di Google Drive pada tahun 2015 saja tidak jelas penyelesaiannya hingga hari ini," kata Presidium FSGI wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah, Heru Purnomo.
Meski tidak membuka posko pengaduan USBN, namun FSGI menerima laporan mengenai kebocoran soal USBN dari beberapa daerah seperti Pekanbaru (Riau); Medan (Sumut); Indramayu (Jawa Barat); Kudus dan Pati (Jawa Tengah); Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Jakarta Barat (DKI Jakarta); serta Nusa Tenggara Barat.
Ada juga laporan tentang pelaksanaan USBN yang tanpa kebocoran seperti di Tasikmalaya, Garut Jambi, dan Bengkulu.
Baca juga: (Mendikbud janji tindak bimbel nakal)
Pewarta: Indriani
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2017
