Sebelumnya, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmini Nasution di Jakarta, Kamis, paket kebijakan tersebut akan dirilis lebih awal. Namun, masih ada sejumlah hal yang belum tuntas dan perlu dilengkapi.
"Aku rada lemes soal itu. Tadi aku pikir sudah siap banget, kita sudah bikin penjelasan dan presentasinya. Begitu saya tanya ini sudah, ternyata belum. Ada banyak soalnya ada 16 atau 17 aturannya. Saya bilang tidak mau kalau belum selesai. Ya, seminggu lagilah," kata Darmin saat ditemui usai menghadiri sacara FinTechStage Inclusion Forum di Jakarta Convention Centre (JCC).
Hingga saat ini, perekonomian Indonesia masih terkendala oleh masalah logistik yang harus terus diperbaiki. Adapun masalah logistik yang akan dibenahi melalui paket kebijakan tersebut terkait dengan pelayanan portal Indonesia National Single Window (INSW) serta problem "dwelling time".
Pembenahan logistik sangat penting karena erat kaitannya dengan konektivitas dan efisiensi tarif agar tidak lagi menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
Sejak September 2015, Pemerintah telah menurunkan paket kebijakan ekonomi jilid I sampai dengan XIV sebagai upaya deregulasi maupun debirokratisasi yang bertujuan memperbaiki iklim investasi dan daya saing.
Sebanyak 99 persen dari peraturan turunan dari paket kebijakan ekonomi tersebut sudah diterbitkan oleh Pemerintah sehingga dampak dari penerbitan paket diharapkan mulai terlihat pada tahun 2017.
(C005/D007)
Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
