Melalui siaran pers Humas Pemprov Kaltara, Jumat, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti di Jakarta menekankan, pembangunan SKPT ini untuk mewujudkan program pemerintah menjadikan Indonesia poros maritim dunia.
Ia menyadari, Indonesia yang dilalui empat samudera dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang beraneka ragam dan besar harus dikawal termasuk di pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan.
Susi Pudjiastuti menyatakan, SKPT ini merupakan pembangunan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan dengan basis spasial dengan sektor kelautan dan perikanan selaku penggeraknya.
"Program SKPT ini sebagai wujud nyata pelaksanaan program pemerintah melalui nawacita yang membangun Indonesia dari pinggiran yang memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI," ujar dia.
Baca juga: (Menteri Susi larang bom ikan karena merusak ekosistem perairan nasional)
Selain Kabupaten Nunukan, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga akan membangun SKPT di Sabang (Aceh), Mentawai, Natuna (Kepri), Talaud (Sulut), NTT (Rote Ndao dan Sumba Timur), Maluku (Saumlaki dan Morotai), Merauke, Biak Numfor dan Mimika.
Program SKPT tersebut, Menteri KKP menegaskan, untuk mengakselerasikan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan pulau mandiri dan terpadu dengan acuan meningkatkan pendapatan rakyat dan produksi ikan.
Kemudian, lanjut dia, meningkatkan nilai investasi, nilai kredit yang disalurkan, ragam produksi olehan, utilitas unit pengelolahan ikan (UPI) dan nilai ekspor.
Namun, penunjang pembangunan SKPT ini yang perlu diperhatikan dan tidak bisa dipisahkan adalah soal ketersediaan listrik, air bersih, akses jalan dan rumah singgah nelayan.
Untuk mengembangkan SKPT ini, pemerintah pusat mencanangkan bantuan 1.010 kapal tangkap ikan, alat tangkap ikan, 10 unit integrated cold storage berkapasitas 500 ton, 450 unit alat budidaya dan dua unit gudang rumput laut, 36 dermaga apung dan sarana prasarana lainnya.
Pewarta: M Rusman
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2017
