Jakarta (ANTARA News) - PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk menyatakan kegiatan operasional bisnisnya  tidak terganggu meski perseroan harus memindahkan layanan pembukaan rekening dari kantor kas ke kantor dengan status lebih tinggi karena kasus bilyet deposito palsu.

Direktur Utama BTN Maryono dalam siaran pers perusahaan, Senin, menyatakan perseroan melimpahkan wewenang pembukaan rekening dari kantor kas ke kantor cabang di atas kantor kas sesuai arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kantor dengan tingkat yang lebih tinggi seperti kantor cabang pembantu, kantor cabang, dan sebagainya tetap melayani nasabah tanpa pembatasan apa pun," kata dia.

Maryono mengatakan peniadaan kegiatan pembukaan rekening di kantor kas berlaku paling lama tiga bulan sesuai arahan OJK.

Tindakan itu, menurut dia, juga merupakan bagian dari upaya mengutamakan kehati-hatian serta melindungi nasabah.

Baca juga: (PT BTN Tbk luncurkan KPR untuk pekerja informal)

"Imbauan OJK tersebut berlaku paling lama tiga bulan. Saat ini, pelayanan dan bisnis kami tetap berjalan seperti biasa. Di samping itu, kami juga memastikan terus memperkuat kontrol internal," kata dia.

Maryono mengatakan bisnis BTN tetap berjalan normal, salah satu indikasinya, Dana Pihak Ketiga (DPK) tetap tumbuh sesuai target per Februari 2017, dengan pertumbuhan 22,07 persen secara tahunan menjadi Rp156,5 triliun.

Pelimpahan wewenang dari kantor kas juga diyakini tidak akan berdampak signifikan karena kantor kas Bank BTN hanya menyumbang 10 persen terhadap penghimpunan DPK.

"Kami tetap optimistis DPK tumbuh sesuai Rancangan Bisnis Bank 2017 di level 22 persen-24 persen," kata Maryono.

BTN juga memastikan bahwa perseroan mematuhi dan tunduk terhadap segala proses hukum terkait kasus dugaan pemalsuan deposito.

Baca juga: (Kredit tumbuh di atas rata-rata, laba BTN naik 41,49 persen)

"Saat ini kami masih menunggu keputusan hukum. Kami berkomitmen tidak akan melindungi pihak mana pun yang terkait dengan tindakan penipuan tersebut," ujarnya.

Bilyet deposito Bank BTN diduga dipalsukan oleh sindikat penipu yang menggunakan nama Bank BTN secara ilegal.

BTN telah melaporkan dugaan pemalsuan itu ke Polda Metro Jaya pada 21 November 2016 dan saai ini perkara tersebut sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.


Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2017