"Anggaran pemerintah kabupaten sudah tidak mencukupi, seiring penurunan dana bagi hasil dari pemerintah pusat," kata Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Edi Hasmoro, ketika ditemui di Penajam, Rabu.
Dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang semakin menurun menurut ia, berdampak terhadap sejumlah proyek infrastruktur yang dibiayai melalui skema anggaran tahun jamak.
Defisit keuangan yang dialami Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini berdampak cukup luas, salah satunya sejumlah kegiatan pembangunan infrastruktur jalan yang sedang berjalan terancam dihentikan.
Menurut Edi Hasmoro, dari 12 paket "multiyears" atau kegiatan yang dibiayai melalui skema tahun jamak, sampai saat ini baru dua paket proyek yang rampung 100 persen.
"Proyek peningkatan jalan Gunung Intan-Gunung Mulya di Kecamatan Babulu dan pembangunan jembatan coastal road sudah selesai 100 persen," jelasnya.
Namun 10 paket proyek jalan yang masih dalam proses pengerjaan pada tahun ini (2017) lanjut Edi Hasmoro, terancam diputus kontrak atau dihentikan akibat pemerintah kabupaten mengalami defisit.
Baca juga: (Sultra butuh Rp7 triliun tuntaskan infrastruktur jalan)
Dia menjelaskan pembangunan jalan yang terancam dihentikan itu di antaranya, peningkatan jalan Wonosari-Mentawir yang progresnya baru mencapai 95 persen dan peningkatan jalan Argomulyo-Wonosari yang saat ini progresnya baru 85 persen.
Selain itu, peningkatan jalan Sotek-Mariangau, peningkatan jalan Sarang Alang sepanjang tujuh kilometer, serta pembangunan jalan lainnya juga terancam akan dihentikan karena anggaran Kabupaten Penajam Paser Utara sudah tidak mencukupi.
Edi Hasmoro mengungkapkan nilai dari 12 paket proyek tersebut mencapai Rp671 miliar, namun pemerintah kabupaten baru membayarkan sekitar 30 persen atau Rp200 miliar.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami defisit anggaran, seiring penurunan APBD 2017 yang mencapai lebih kurang Rp400 miliar.
Untuk menutupi defisit anggaran tersebut Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berencana pinjam dana kepada PT Sarana Multi Infrasruktur sebesar Rp348 miliar.
Namun usulan peminjaman dana untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur itu, hingga kini masih tertahan di Kementerian Dalam Negeri atau belum mendapat persetujuan Kemendagri.
Pewarta: Novi Abdi
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2017
