BPPPTI Kemkominfo laksanakan pemerataan akses telekomunikasi dan informatika

Jakarta (ANTARA News) -  Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Balai  Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BPPPTI) setiap tahun melaksanakan pembangunan sarana telekomunikasi dan informatika sesuai amanat Nawacita.

Siaran pers BPPPTI menyebutkan, pemerintah hadir melalui program penyediaan Infrastruktur dan penguatan Ekosistem TIK dengan mengoptimalkan pemanfaatan dana Kewajiban Pelayanan Universal (KPU).

Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor: 25 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (http://bp3ti.kominfo.go.id) dicantumkan kriteria penerima dan tata cara pengusulan penyediaan infrastruktur dan ekosistem TIK yang meliputi daerah:

a) 3T (tertinggal, terpencil dan/terluar);
b) perintisan;
c) perbatasan;
d) tidak layak secara ekonomi; 
e) daerah lainnya yang masih membutuhkan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika;
f) kelompok masyarakat;
g) penyandang disabilitas;
h) masyarakat dengan ketidakmampuan sosial, ekonomi atau gender.

Program ini bertujuan untuk mengentaskan kesenjangan digital, memperkuat kedaulatan NKRI, sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat terutama di lokasi prioritas pembangunan. 

Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2017