London (ANTARA News) - Menteri Pertama Skotlandia Nicola Sturgeon akan menyurati Perdana Menteri Theresa May yang berisi tuntutan resmi kepada sang perdana menteri untuk membolehkan referendum kedua mengenai kemerdekaan Skotlandia menjelang keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa.

Hasil referendum Braxit Juni tahun lalu telah merusak masa depan Inggris Raya karena Inggris dan Wales memilih pisah dari Uni Eropa, sedangkan Skotlandia dan Irlandia Utara memilih bertahan dalam Uni Eropa.

Parlemen Skotlandia sudah menentukan jadwal referendum pada 2018 atau 2019, namun pemerintahan Inggris Raya di Westminster mesti memberi izin untuk digelarnya referendum itu.

Setelah mendapat mandat dari Majelis Skotlandia, Sturgeon menulis surat kepada May berisi permintaan resmi agar May memfasilitasi referendum kemerdekaan Skotlandia yang selama ini ditolak pemerintahan Inggris Raya.

Dalam akun Twitter-nya, pemerintah Skotlandia memposting foto Sturgeon bersantai di sofa di bawah pesan, "Menteri Pertama Nicola Sturgeon di Bute House, Edinburgh, menyelesaikan surat rancangan final Bab 30 kepada Perdana Menteri Theresa May."

Bab 30 adalah mekanisme formal di mana pemerintahan Inggris Raya mengalihkan kekuasaannya untuk sementara kepada Majelis Skotlandia guna menyelenggarakan referendum. Surat dari Sturgeon itu dikirimkan kepada PM May hari ini.

Pada 2014 mayoritas rakyat Skotlandia menolak kemerdekaan dengan perbandingan 55 persen menentang kemerdekaan melawan 45 persen mendukung kemerdekaan. Sturgeon menilai situasinya telah berubah sejak Inggris Raya memilih keluar dari Uni Eropa. Skotlandia sangat mendukung Inggris Raya berada dalam Uni Eropa, demikian Reuters.

Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2017