"Kali ini sudah ada komitmen dari Pemda, jadi penetapan lokasi akan kembali diterbitkan untuk 2017 sampai lima tahun ke depan," kata Agus saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Pandeglang di Pandeglang, Sabtu.
Agus menjelaskan sebelumnya telah dibuat penetapan lokasi pada 2010 hingga 2015, namun pada saat itu pemerintah pusat, dalam hal ini, Kemenhub tidak melihat adanya keseriusan Pemda, sehingga penetapan lokasi tersebut tidak berlaku dan pembangunan Bandara Banten Selatan sempat dicoret dari Rencana Induk Nasional Bandar Udara.
"Dari 2010 sampai 2015 tidak ada pergerakan, sekarang gayung bersambut sudah ada keseriusan dan komitmen dari Pemda dan ini akan membuat investor akan lebih yakin," katanya.
Dia menambahkan, pembangunan Bandara Banten Selatan itu juga telah masuk ke dalam Rencana Induk Nasional Bandar Udara.
Agus menuturkan pertimbangan pemerintah pusat untuk kembali melanjutkan pembangunan Bandara Banten Selatan, yaitu karena pertama, merupakan wilayah perbatasan, kedua memiliki sejumlah potensi ekonomi.
Potensi tersebut, yaitu potensi pariwisata, yaitu Pantai Tanjung Lesung yang dijadikan Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) serta industri semen di Bayah.
Selain itu, lanjut dia, bandara tersebut akan didukung oleh akses tol Serang-Panimbang yang saat ini masih dalam progres serta dimungkinkan untuk akses kereta apabila jalur-jalur KA tersebut kembali diaktifkan.
"Kalau sudah ada jalur KA diaktifkan kembali konsep antarmoda di Selat Sunda ini sudah lengkap karena transhipment-nya internasional, jadi tepat sekali jika dikembangkan," katanya.
Ditambah, Agus mengatakan, lokasinya yang dekat dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, bisa menjadi alternatif parkir pesawat serta penerbangan kargo.
"Kapasitas Soetta sudah sangat padat, sehingga bisa dikembangkan untuk mereduksi kepadatan kargo dan jumlah pesawat yang parkir," katanya.
Dalam penetapan lokasi, dia menjelaskan terlebih dahulu dilakukan kajian kelaikan, yang terdiri dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) baik kabupaten, provinsi maupun nasional, teknis pembangunan kondisi tanah, kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), lingkungan hidup serta sosial budaya, potensi ekonomi (potensi pendapatan regional bruto), potensi finansial (potensi pendapatan dari operasi bandara).
Kajian kelaikan tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh Dirjen Perhubungan Udara, setelah itu dilanjutkan kajian rencana induk bandara, yang terdiri dari prakiraan lalu lintas angkutan udara baik kargo maupun penumpang, kebutuhan fasilitas bandar udara, rencana pentahapan, kebutuhan lahan, kajian ekonomi finansial dan finansial, KKOP, daerah lingkungan kerja, lingkungan kepentingan, batas kawasan kebisingan, rekomendasi gubernur dan bupati terkait kesesuaian tataran transportasi wilayah provinsi dan tataran transportasi lokasi.
Dalam kesempatan sama, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan pihaknya akan bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Banten untuk menggelontorkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) untuk pembangunan Bandara Banten Selatan.
"Pembangunan bandara tentunya akan menciptakan multiplier effect yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah kami karena kami ingin segera melepaskan predikat tertinggal kami," katanya.
Saat ini, dia mengatakan kebutuhan lahan tersebut, yakni 540,60 hektare, namun pihak ya sudah meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memberikan lahan milik Perhutani dalam mengembangkan bandara tersebut di Kecamatan Sobang, Desa Kuta Mekar, Desa Bojen dan Desa Pangkalan.
"Sehingga lokasi bisa diperluas, sehingga swasta semakin berminat untuk mengembangkan apalagi akan dijadikan pusat kargo," katanya.
Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Monalisa
Copyright © ANTARA 2017
