Industri tenun dan batik kontribusi besar ekonomi nasional

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan industri tenun dan batik mampu memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional dengan nilai ekspor yang mencapai 151,7 juta dolar AS sepanjang tahun lalu.

"Sebagai kontributor bagi pertumbuhan industri kreatif, para pengrajin kain tradisional asli Indonesia tersebut didorong untuk terus meningkatkan produktivitas dan inovasi agar lebih berdaya saing di pasar domestik dan internasional," katanya pada pembukaan pameran Adiwastra Nusantara 2017 di Jakarta, Rabu.

Kementerian Perindustrian tengah memacu kinerja industri padat karya berorientasi ekspor karena mampu memberikan efek berganda bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui penyerapan tenaga kerja.

Menperin melalui keterangan tertulis menyampaikan pihaknya telah menetapkan 10 industri padat karya dan berorientasi ekspor yang diprioritaskan pengembangannya pada tahun ini, salah satunya industri kreatif.

Sedangkan, yang lainnya adalah industri alas kaki, industri tekstil dan produk tekstil, industri makanan dan minuman, industri furnitur kayu dan rotan, industri elektronika dan telematika, industri barang jadi karet, industri farmasi, kosmetik dan obat tradisional, industri aneka, serta industri pengolahan ikan dan rumput laut.

Kemenperin mencatat, industri kreatif menyumbang sekitar Rp642 triliun atau 7,05 persen terhadap total PDB Indonesia pada tahun 2015. Kontribusi terbesar berasal dari sektor kuliner sebanyak 34,2 persen, fesyen 27,9 persen dan kerajinan 14,88 persen.

Selain itu, industri kreatif merupakan sektor keempat terbesar dalam penyerapan tenaga kerja nasional, dengan kontribusinya mencapai 10,7 persen atau 11,8 juta orang.

Airlangga optimistis terhadap potensi industri tenun dan batik nusantara karena didukung dengan kekayaan budaya Indonesia yang terus melahirkan berbagai jenis wastra dari masing-masing daerah dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

“Wastra nusantara merupakan kain tradisional yang kental dengan nilai-nilai budaya. Motif-motif yang dibuat memiliki makna dan cerita yang diangkat dari sejarah dan adat-istiadat masyarakat setempat,” paparnya.

Pada kesempatan tersebut, Menperin mengajak para pelaku industri fesyen Tanah Air yang tergolong dalam industri kecil dan menengah (IKM) agar bergabung dan memanfaatkan program e-Smart IKM yang telah diluncurkan oleh Kemenperin pada 27 Januari 2017.

“Dengan program e-Smart IKM ini, para pelaku usaha dapat memperluas akses pasarnya melalui marketplace dan akan mendapatkan berbagai program pembinaan dari kami,” tegasnya.

Lebih lanjut, untuk mendorong produk IKM nasional bisa menembus pasar ekspor, pemerintah telah memberikan fasilitasi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) serta memberikan fasilitasi pembiayaan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

“Melalui pameran ini, diharapkan juga dapat mempromosikan produk kain tradisional Indonesia yang berbasis budaya dan kekayaan intelektual hingga pada akhirnya mewujudkan pertumbuhan industri fesyen nasional,” ujar Airlangga.

Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih mengungkapkan, hingga saat ini terdapat 369 sentra IKM tenun dan 101 sentra IKM batik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

“Beberapa tahun terakhir ini, wastra nusantara telah bermetamorfosis menjadi berbagai produk fesyen, kerajinan dan home decoration yang memiliki nilai tambah tinggi,” ucapnya.

Berdasarkan data BPS yang diolah Direktorat Jenderal IKM Kemenperin, IKM terus meningkatkan nilai tambah di dalam negeri yang cukup signifikan setiap tahun. Hal ini terlihat dari capaian pada tahun 2016 sebesar Rp520 triliun atau meningkat 18,3 persen dibandingkan pada 2015. Sementara itu, nilai tambah IKM di tahun 2014 tahun sekitar Rp373 triliun menjadi Rp439 triliun tahun 2015 atau naik 17,6 persen.

Gati menyebutkan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya strategis untuk memacu produktivitas dan daya saing IKM nasional, antara lain melalui peningkatan kemitraan antara IKM dengan industri tekstil dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan mutu produk melalui bimbingan teknis dan pendampingan tenaga ahli.

Selanjutnya, peningkatan penggunaan teknologi baru melalui restrukturisasi mesin dan peralatan produksi, peningkatan akses pemasaran melalui fasilitasi promosi atau pameran, serta peningkatan akses permodalan melalui program kredit usaha rakyat (KUR) dan layanan perbankan maupun non perbankan. 

“Khusus untuk KUR ini, kami mendorong agar dibuat skema khusus untuk industri dengan mengacu kepada model Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP),” jelas Gati.

Menurutnya, skema khusus ini penting untuk mengakomodir industri-industri yang memiliki kebutuhan pembiayaan secara khusus. 

Dengan berbagai program strategis tersebut, diharapkan akan mendorong penumbuhan wirausaha baru sebanyak 5.000 unit dan pengembangan 1.200 sentra IKM pada tahun 2017.

“Kami menargetkan tahun 2019 akan mencapai 20.000 wirausaha baru. Karena untuk menjadi negara industri yang maju, syaratnya jumlah wirausaha harus ada dua persen dari populasi penduduk, dan kita baru separuhnya,” papar Gati.

Di samping itu, Kemenperin Kemenperin tengah gencar mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dalam memacu kompetensi, produktivitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia di tingkat internasional, yang sejalan dengan program Nawacita Pemerintah untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa.

Salah satu langkah konkrit yang saat ini dijalankan, yaitu pengembangan pendidikan vokasi dengan melibatkan kerja sama institusi pemerintah dan pihak swasta.

Khusus untuk program penguatan SDM industri melalui pendidikan vokasi, Kemenperin akan meluncurkan kembali program pendidikan vokasi industri untuk wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, setelah sukses diluncurkan di wilayah Jawa Timur akhir bulan lalu.

Ditargetkan, tahap kedua ini akan dilakukan kerja sama antara 368 SMK dengan 108 industri. Secara bertahap nanti juga dilakukan di Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Sumatera Utara pada tahun ini.

Berdasarkan perhitungan Kemenperin, dengan rata-rata pertumbuhan industri sekitar 5-6 persen per tahun, dibutuhkan lebih dari 500-600 ribu tenaga kerja baru per tahun.

Kemenperin menargetkan dapat menghasilkan pekerja kompeten yang tersertifikasi sebanyak 220 ribu orang di tahun 2017. Upaya ini untuk mencapai satu juta tenaga kerja kompeten hingga tahun 2019 sesuai kebutuhan dunia industri.