"Pemerintah sudah teken kontrak dengan pemenang tender dan mereka sudah mulai cetak sejak akhir Maret lalu. Mudah-mudahan akhir tahun mendatang sebanyak 7 juta e-KTP ini sudah terdistribusikan ke warga, sehingga semua WNI sudah memiliki surat keterangan," kata Tjahjo Kumolo di Palembang, Senin.
Ia yang diwawancarai seusai menghadiri Musrembang Sumsel mengatakan saat ini sebanyak 172.046.898 orang atau 96,54 persen dari total penduduk Indonesia sudah melakukan perekaman e-KTP.
Sementara itu, 4,5 juta orang hingga kini diketahui belum memiliki e-KTP, dan 3,2 juta di antaranya belum melakukan perekaman.
Untuk itu, pada tahun ini, Mendagri memberanikan diri melakukan tender pencetakkan blangko e-KTP untuk 7 juta jiwa dengan asumsi akan adanya penambahan melalui perekaman baru, penggantian e-KTP hilang dan faktor lain.
Tjahjo menegaskan keberanian itu harus diambil karena kebutuhan akan e-KTP ini sangat mendesak mengingat sejumlah daerah akan melakukan Pilkada Serentak, dan kepentingan Pilpres pada tahun mendatang.
"Awalnya tidak ada yang mau mentenderkannya karena terkait dengan kasus e-KTP yang melanda Kemendagri. Secara psikologis tidak ada orang yang berani mengambil tindakan. Namun, saya bilang tidak bisa begini, tetap harus ditenderkan pada tahun ini juga untuk cetak 7 juta blangko," kata dia.
Ia tidak menampik bahwa kasus e-KTP telah mempengaruhi kinerja Kemendagri dalam dua tahun terakhir karena terdapat 68 pejabat tinggi di lingkungan kementerian itu harus memenuhi panggilan KPK. Belum lagi, beberapa orang yang sudah ditetapkan menjadi terdakwa merupakan mereka yang memiliki jabatan strategis.
Perekaman dan pencetakan pun tidak berjalan mulus selama proyek berlangsung karena Dirjen Kemenkeu terpaksa memangkas anggaran mengingat terjadi pembengkakan biaya.
"Mengapa dipotong ya karena anggarannya membengkak. Bagaimana bisa terjadi? Karena terjadinya penggelembungan harga blangko dari Rp4.700 menjadi Rp16.000 per lembar," ujar dia.
Belum lagi muncul persoalan lain yakni pemenang tender sebelumnya yakni perusahaan asal Amerika Serikat yang menurut Tjahjo, hal ini tidak boleh terjadi karena data WNI ini sifatnya rahasia.
"Sejak saja jadi Mendagri, persoalan e-KTP ini yang benar-benar membuat saya pusing. Semoga saja dengan pemenang tender baru dan mulai dilakukan pecetakkan lagi ini, persoalan e-KTP ini dapat tuntas pada tahun ini," kata dia.
Target ini terkait dengan keinginan pemerintah Jokowi-JK menjadikan e-KTP sebagai "single identity number" setiap WNI untuk beragai keperluan pelayanan publik, berbangsa dan bernegara.
Pewarta: Dolly Rosana
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2017
