"Saya melihat di tingkat rakyat tidak ada masalah perbedaan agama," kata Mahfud saat menjadi pembicara dalam dialog bertajuk "Kepemimpinan Bangsa Yang Bermartabat dan Berkeadilan" yang diselenggarakan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) di Jakarta, Senin malam.
Mahfud mengatakan persoalan yang belakangan muncul sebenarnya adalah persoalan tentang penegakan hukum. Mahfud menilai masyarakat Indonesia merasakan ketidakadilan dalam penegakan hukum di Tanah Air.
"Masyarakat merasakan ketidakadilan, korupsi tidak selesai-selesai, orang terindikasi kuat korupsi bisa bebas. Persoalan penegakan hukum ini menyebabkan letupan-letupan," jelas Mahfud.
Mahfud menekankan saat ini tanpa disadari sejatinya proses penguatan ikatan kebangsaan di Indonesia semakin kuat seiring bergulirnya era memilih kepala daerah secara langsung.
Dengan kondisi seperti itu, maka tidak ada koalisi dan oposisi partai politik yang permanen di Indonesia.
"Itu adalah manfaat yang tidak kita sadari, sekarang Gerindra boleh musuhan dengan PDIP dan Golkar di Jakarta, tapi di Jawa Timur mereka bersatu, ini kan bagus. Kita juga memiliki pers yang memiliki kebebasan mengontrol dan mendidik," jelas dia.
Mahfud menyampaikan kebebasan memilih kepala daerah ini sejalan dengan pernyataan Bung Karno kala menetapkan Indonesia sebagai negara Pancasila yang berketuhanan dan berkeadilan.
(T.R028/R010)
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
