Komisi tersebut sepakat untuk menolak petisi yang diajukan oleh Partai Rakyat Republik (CHP), Partai Rakyat Demokrat (HDP) dan Partai Patriot untuk membatalkan hasil referendum mengenai pembaruan undang-undang dasar pada 16 April, demikian pengumuman YSK di dalam satu pernyataan tertulis.
Ketiga partai itu keberatan dengan keputusan tersebut, dan menganggap tidak sah kertas suara tanpa segel resmi.
"CHP akan menggunakan segala hak demokratisnya untuk memastikan referendum tersebut diulang," kata Juru Bicara partai itu Selin Sayek Boke kepada stasiun televisi swasta NTV pada Rabu.
Wanita juru bicara tersebut mengatakan partainya "takkan mengakui" hasil referendum itu, demikian laporan Xinhua. Ia berpendapat terjadi kecurangan dalam proses referendum tersebut dan hasilnya dimanipulasi.
Bulent Tezcan, Wakil Ketua CHP, selama satu wawancara televisi mengatakan bahwa ada krisis keabsahan dalam referendum itu.
Menurut hasil tidak resmi referendum konsitusi 16 April tersebut, suara "Ya" meraih 51,41 persen, sedangkan suara "Tidak" berjumlah 48,59 persen.
Namun, CHP menantang hasil itu. Pemimpinnya Kemal Kilicdaroglu pada Selasa mengecam keputusan YSK untuk menghitung suara tanpa segel dalam referendum tersebut.
(C003)
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2017
