"Tadi sudah saya sampaikan apa yang disampaikan penasihat hukum tidak ada hal yang baru, pengulangan. Bahkan pengulangan sampai kepada materi eksepsi, itu disampaikan waktu persidangan masih di Gajah Mada," kata Ali seusai sidang lanjutan Ahok dengan agenda penyampaian pledoi dari pihak terdakwa.
Menurut Ali, eksepsi disampaikan kembali dalam pledoi padahal sudah diputuskan saat persidangan di gedung eks Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Gajah Mada Desember 2016.
"Maka saya tidak mau terjebak pada pengulangan lagi sehingga ini tidak efisien sehingga kami berkesimpulan tetap pada tuntutan pada persidangan yang lalu," tegas Ali.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjadwalkan pembacaan putusan terhadap Ahok Selasa pekan depan di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta.
"Selanjutnya, kami tanya kepada Penuntut Umum terhadap nota pembelaan ini apakah saudara akan memberi tanggapan?," tanya Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto.
"Berdasarkan Pasal 182 KUHAP kami mempunyai hak untuk memberikan jawaban atau replik atas pembelaan terdakwa. Ada beberapa pertimbangan, pertama kami sampaikan bahwa kami menilai apa yang disampaikan penasehat hukum tidak ada fakta yang baru, kedua ada sebagian pengulangan di materi eksepsi yang sudah diputus Majelis Hakim," jawab Ali Mukartono. "Pada prinsipnya kami tetap pada tuntutan sebagaimana surat tuntutan yang kami bacakan. Demikian sikap kami."
Pekan lalu jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan penjara satu tahun dengan masa percobaan dua tahun terhadap Ahok.
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2017
