"Tidak ada masalah berat dihadapi negara ini dan kawasan tersebut dibandingkan dengan yang ada di Korea Utara," kata Kepala Staf Gedung Putih Reince Priebus kepada ABC, Minggu (20/4), saat Trump mencari dukungan lebih kuat dari Asia Tenggara dalam menghadapi program senjata nuklir Korut.
Trump menyampaikan undangan pada Minggu malam, yang oleh Gedung Putih disebut "percakapan telepon akrab" dengan Duterte, yang dituduh kalangan aktivis telah melakukan pelanggaran HAM dalam pemberantasan narkotika.
Priebus menegaskan bahwa hubungan dengan Duterte bukan berarti masalah HAM diabaikan, melainkan karena persoalan perkembangan Korut sangat serius dan perlu kerja sama dalam titik tertentu dengan mitra sebanyak mungkin untuk memastikan arah kebijakan internasional yang sama.
Undangan bagi Duterte itu tidak memberikan tanggal yang tetap, dan menjadi contoh terbaru yang diperlihatkan Trump terhadap para pemimpin dunia yang dinilai memiliki masala HAM.
Misalnya, Trump juga menyampaikan pujian bagi pemerintahan Presiden Rusia Vladimir Putin selama kampanye kepresidenan pada 2016, menerima Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi di Gedung Putih dan berbincang hangat dengan Presiden China Xi Jinping, yang diminta berbuat lebih banyak guna membatasi Korut.
Pada Minggu itu Trump juga dilaporkan memperpanjang undangan bagi Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha, mantan jenderal yang dengan kekuasaan militer mengambil alih pemerintahan Thailand pada 2014, dan pemerintahan Prayuth memiliki hubungan yang tegang dengan Barack Obama menjabat Presiden AS.
Pemerintah Trump menegaskan bahwa undangan tersebut bukan penghargaan bagi Duterte atas kebijakannya, tetapi untuk menjalin hubungan dengan Filipina, sekutu lama dan penting AS. Dalam Perang Dunia II Filipina menjadi salah satu wilayah yang digunakan AS menyerbu bala tentara Jepang, dan memiliki pangkalan militer di Teluk Subic.
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2017
