Terorisme merupakan kejahatan internasional dan tidak ada satu negara pun yang luput dari ancaman terorisme di dunia ini, ujar purnawirawan bintang dua TNI Angkatan Darat itu dalam diskusi delegasi DPR RI dengan pihak Inggris di London.
Minister Counsellor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) London, Thomas Siregar, kepada ANTARA News, Senin, mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri Inggris sebagai instansi yang memimpin penanggulangan terorisme di negeri itu menyambut baik kunjungan kerja Pansus DPR RI.
Hal itu, dalam pandangan Inggris, terorisme merupakan ancaman bersama sehingga penting untuk dapat bertukar pandangan dan memperkaya wawasan dengan mempelajari sistem di masing-masing negara.
Sementara itu, Supiadin Aries Saputra menjelaskan bahwa Inggris dipilih Pansus DPR RI karena dipandang sebagai negara yang maju dalam penanganan terorisme baik dari sisi legislasi maupun sistem yang sangat komprehensif yang mengedepankan koordinasi erat antar-lembaga, penegakan prinsip hak asasai manusia (HAM), dan memiliki sistem pengawasan melekat.
Mantan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Iskandar Muda di Provinsi Aceh itu mengemukakan pula, Pansus DPR RI melakukan berbagai pertemuan dan bertukar pikiran secara komprehensif dengan 12 lembaga menangani penanggulangan terorisme di Inggris.
Para pihak tersebut, menurut politisi Partai Nasdem itu, berasal dari lembaga pemerintah, penegak hukum maupun pengawasan di Kerajaan Inggris.
Pihak Kementerian Dalam Negeri Inggris menilai, koordinasi yang baik dan operasional bersama diantara lembaga yang berwenang menjadi kunci dalam menghadapi ancaman terorisme terhadap keamanan nasional di negerinya.
Sebagai negara demokrasi, Inggris juga menaruh perhatian tinggi terhadap penghormatan HAM dalam setiap penanganan kasus terorisme, sehingga setiap tindakan yang diambil pemerintahnya akan selalu diawasi dan diaudit oleh lembaga-lembaga independen.
Pansus DPR RI mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai sistem penanggulangan terorisme di Inggris dari mulai pencegahan hingga perlindungan terhadap korban, ujar Supiadin.
Ia pun menilai kunjungan kerja itu dapat memberikan wawasan baru dan masukan konkret dalam pembahasan Amandemen RUU Tindak Pidana Terorisme yang sedang berlangsung di Indonesia.
UU Tindak Pidana Terorisme disahkan di Indonesia pada tahun 2003, dan saat ini tengah dibahas amandemen UU dimaksud guna menyesuaikan dengan tantangan dan ancaman terorisme yang baru.
Kerja sama penanggulangan terorisme merupakan salah satu sorotan dalam kerja sama bilateral RI dan Kerajaan Inggris, sebagaimana dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani PM Inggris dan Presiden RI pada 2015.
Pewarta: Zeynita Gibbons
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2017
