"Dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai angka 5,67 persen pada 2016, Provinsi Jawa Barat harus mampu tumbuh lebih tinggi sehingga lebih mampu membuka lebih banyak lapangan kerja baru bagi angkatan kerja yang selama ini masih menganggur," kata Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas yang membahas evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas Provinsi Jawa Barat di Kantor Presiden Jakarta, Selasa.
Presiden mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Jabar perlu digenjot kembali karena angka pengangguran yang mengalami sedikit kenaikan, yakni 8,8 persen pada 2016 dibanding tahun sebelumnya sebesar 8,72 persen.
Jokowi mengakui bahwa Jabar merupakan salah satu daerah penjangga ibukota Jakarta, memiliki posisi yang strategis dan memiliki keterkaitan ekonomi yang kuat.
"Bukan saja memiliki keterkaitkan penyedian bahan baku dan para pekerja, tetapi juga keterkaitan pelayanan dan fasilitas publik, terutama transportasi dan pemukiman," katanya.
Presiden juga mengungkapkan bahwa Provinsi Jabar juga menampung investasi di sektor industri pengolahan dan industri dasar yang tidak mungkin lagi dilakukan di DKI Jakarta.
"Keterkaitan ekonomi antara dua provinsi ini perlu dipersiapkan dengan baik, membutuhkan konektivitas, membutuhkan integrasi, membutuhkan sinergi yang lebih kuat lagi antara DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat," harap Jokowi.
Presiden juga meminta Gubernur Jawa Barat maupun pemerintah daerah lebih proaktif dalam bersinergi dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang masih mengalami kendala di lapangan.
Jokowi mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi diantaranya pembebasan lahan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta mengantisipasi setiap dampak proses pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur yang ada di Provinsi Jawa barat.
"Saya yakin pembangunan infrastruktur akan menjadi sebuah pondasi bagi kegiatan ekonomi yang lebih cepat dan lebih merata di Jawa Barat," kata Presiden.
Pewarta: Joko Susilo
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2017
