"Oleh sebab itu pemerintah berkewajiban untuk menjamin pangan masyarakat agar tersedia setiap waktu, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat," kata Gubernur Bali Made Mangku Pastika di Denpasar, Kamis.
Gubernur Pastika mengatakan hal itu dalam sambutan tertulis dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Bali Gusti Ngurah Alit pada acara pembukaan Focus Group Discusssion (FGD) yang digelar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI.
Ia mengatakan, jumlah sarana dan produk yang harus dibina dan diawasi di masyarakat sangat banyak yang tidak sebanding dengan kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia yang dituntut mampu melaksanakan pembinaan dan pengawasan dengan baik.
Oleh sebab itu dengan segala keterbatasan tidak menjadi alasan untuk tidak berupaya memaksimalkan pengawasan terhadap keamanan pangan yang diproduksi oleh produsen maupun yang dikonsumsi oleh konsumen.
Oleh sebab itu harus melakukan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan, tentunya bukan hanya tugas Dinas Kesehatan semata atau BPOM, namun memerlukan kerja sama berbagai pihak,
Untuk itu menurut Gubernur Pastika koordinasi dan integrasi kegiatan dengan pihak-pihak terkait harus terjalin dengan baik.
Ia mengharapkan melalui FGD dapat memperkuat sinergisme kemitraan pengawsan obat dan makanan untuk melindungi kesehatan masyarakat serta meningkatkan daya saing produk obat dan makanan.
Sementara itu, Kepala BPOM Dr. Ir. Penny Kusumastuti Lukito mengatakan persoalan obat dan makanan merupakan bagian dari Nawacita yang bukan saja terkait dengan kesehatan, namun juga hal lain seperti pembangunan dari pinggiran, meningkatkan produktivitas masyarakat dan aspek daya saing produk obat dan makanan.
Menurutnya FGD yang diselenggarakan BPOM merupakan bentuk kerja sama antara pemangku kepentingan di pusat dan daerah.
"Dengan adanya sistem desentralisasi, untuk memastikan permasalahan obat dan makanan dilaksanakan secara terpadu antara pemerintah pusat dan daerah," katanya.
Kegiatan yang dihadiri Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis dan perwakilan dari Pemerintah Daerah se-Bali, NTB dan NTT mengusung tema "Membangun Kemitraan Pengawasan Obat dan Makanan Untuk Melindungi Kesehatan Masyarakat serta Meningkatkan Daya Saing Produk Obat dan Makanan".
Pewarta: IK Sutika
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2017
