"Soal kasus e-KTP itu diserahkan semuanya kepada pihak penegak hukum saja, kita menghormati semua keputusan dari penegak hukum," katanya, di Kupang, Senin.
Sebelumnya nama ketua DPR dan ketua umum DPP Partai Golkar tersebut disebut-sebut dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dalam persidangan tersebut jaksa menyebutkan Setya Novanto direncanakan menerima 11 persen dari anggaran proyek KTP elektronik itu atau senilai Rp574 miliar. Jaksa juga menyebutkan uang pengadaan KTP elektronik mengalir ke korporasi.
Novanto mengatakan akan menghargai keputusan dari kasus dugaan korupsi KTP elektronik, meski namanya disebut-sebut.
"Ya, kita menghargai semua keputusan dari penegak hukum. Ya, kita serahkan semuanya kepada pihak penegak hukum saja," ujarnya.
Baca juga: (KPK dalami relasi keponakan Novanto-Tim Fatmawati)
Novanto sendiri sedang dalam kunjungan kerjanya ke kota Kupang, NTT. Dalam kunjungan kerja tersebut ia meresmikan tiga buah sumur bor yang berada di tiga kabupaten/kota berbeda, yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang, serta Kabupaten Timor Tengah Utara.
Dalam sambutannya, Novanto mengapresiasi kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR yang telah menuntaskan pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat di ibu kota provinsi kepulauan itu.
"Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian PUPR karena telah membantu masyarakat Bakunase untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya," ujarnya.
Dalam sambutannya, Novanto mengapresiasi kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR yang telah menuntaskan pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat di ibu kota provinsi kepulauan itu.
"Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian PUPR karena telah membantu masyarakat Bakunase untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya," ujarnya.
Novanto mengaku sangat mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo melalui kementerian terkaitnya yang memprioritaskan pada pembangunan infrastruktur.
Sebab, katanya, tanpa infrastruktur yang memadai maka tidak mungkin bangsa ini bisa mencapai kesejahteraan terutama pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur, lebih khusus di NTT Timur.
Baca juga: (KPK akan periksa keponakan Setya Novanto lagi)
Baca juga: (Keponakan Setya Novanto pimpin konsorsium peserta lelang KTP elektronik)
Sebab, katanya, tanpa infrastruktur yang memadai maka tidak mungkin bangsa ini bisa mencapai kesejahteraan terutama pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur, lebih khusus di NTT Timur.
Baca juga: (KPK akan periksa keponakan Setya Novanto lagi)
Baca juga: (Keponakan Setya Novanto pimpin konsorsium peserta lelang KTP elektronik)
Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2017
