Senin, 24 Juli 2017

Partai Demokrat jajaki koalisi hadapi pilkada NTT

| 2.178 Views
Partai Demokrat jajaki koalisi hadapi pilkada NTT
ILUSTRASI (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Kupang (ANTARA News) - Sekretaris DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur (NTT) Ferdy Leu mengatakan partainya sedang menjajaki koalisi dengan sejumlah partai politik untuk bersama mengusung calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada 2018.

"Kami sedang menjajaki koalisi, termasuk melakukan komunikasi dengan partai-partai politik yang tergabung dalam Poros Baru yakni Hanura, PKB dan PKPI," kata Ferdy Leu di Kupang, Selasa.

Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan upaya membangun koalisi agar partai berlambang mercy itu bisa mengusung dalam Pilgub NTT 2018 mendatang, mengingat Partai Demokrat tidak bisa mengusung calon sendiri.

"Partai Demokrat cuma memiliki delapan kursi di DPRD NTT. Artinya, harus menggandeng partai lain supaya bisa memenuhi syarat kursi, paling tidak harus ada tambahan lima kursi," katanya.

Mengenai calon, dia mengatakan partai Demokrat memiliki dua kader terbaik yang siap diusung dalam arena Pilgub 2018 yakni Beny Kabur Harman dan Jefry Riwu Kore.

Tetapi karena Jefri Riwu Kore yang juga Ketua DPD Partai Demokrat NTT itu sudah terpilih menjadi Wali Kota Kupang pada pilkada serentak 2017 maka tinggal Beny Kabur Harman.

Namun demikian, kata Ferdy, kepastian seperti apa keputusan partai mengenai pencalonan Pilgub akan dibahas lagi dalam Rakernas Partai Demokrat yang akan berlangsung di Mataram, NTB nanti.

"Bagaimana prosedur pencalonan kepala daerah di Partai Demokrat nanti dibicarakan secara detail dalam Rakernas Partai Drmokrat di Mataram. Termasuk seperti apa detailnya proses dan penjadwalan," kata Ferdy.

Dia juga Partai Demokrat tetap akan membuka pendaftaran bakal calon Gubernur NTT periode 2018--2023 walaupun memiliki kader yang siap dan berkualitas untuk dicalonkan.

Menyingung tentang figur tua muda, dia mengatakan tidak masalah karena rakyatlah yang akan menentukan figur yang bisa bekerja untuk rakyat.

"Dalam pencalonan, tidak ada aturan yang membatasi usia, sehingga siapa saja boleh menjadi pimpinan daerah. Hal yang paling penting adalah figur itu bisa diterima oleh rakyat dan mau bekerja untuk membangun daerah," katanya. 

Editor: Unggul Tri Ratomo

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Berita Lainnya
Komentar Pembaca
Baca Juga