Masyarakat internasional perlu menghormati hak asasi manusia atas anggota komunitasnya."Markas PBB, New York (ANTARA News) - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) memberikan perhatian khusus terhadap krisis politik dan ekonomi di Venezuela untuk pertama kalinya sebagai tindaklanjut atas peringatan Amerika Serikat (AS) ke negara Amerika Latin itu.
"Kami mulai melihat ketidakstabilan serius di Venezuela," kata Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley kepada wartawan setelah rapat tertutup DK PBB, yang digagas AS mengenai krisis di Venezuela, Rabu (17/5).
Ratusan ribu orang turun ke jalan di Venezuela yang berpenduduk 30 juta orang, Mereka marah karena kekurangan makanan, krisis obat-obatan dan inflasi yang melonjak dalam pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.
Setidak-tidaknya 42 orang tewas dalam kerusuhan yang telah berlangsung selama berminggu-minggu ini.
"Maksud dari pembahasan ini adalah untuk memastikan semua orang menyadari situasinya. Kami tidak berniat mengeluarkan resolusi dewan keamanan," ujar Haley.
Presiden Nicolas Maduro menyalahkan oposisi atas krisis negara yang telah terjadi pada semua sisi. Dia menuduh lawan-lawan politiknya mencoba melengserkannya dalam sebuah kudeta dengan dukungan pihak Washington DC, ibu kota AS.
"Masyarakat internasional perlu menghormati hak asasi manusia atas anggota komunitasnya," kata Haley.
Pengunjuk rasa menuntut pemilihan umum, pembebasan bagi para pegiat yang dipenjara, bantuan luar negeri untuk mengimbangi krisis ekonomi dan otonomi untuk badan legislatif yang dikuasai oposisi.
Seorang pejabat tinggi urusan politik PBB memberi penjelasan terkait situasi di Venezuela tersebut kepada 15 anggota Dewan Keamanan.
Duta Besar Uruguay untuk PBB Elbio Rosselli selaku Presiden DK PBB untuk bulan Mei, mengatakan bahwa pada saat ini Uruguay percaya bahwa krisis Venezuela harus ditangani di dalam wilayah.
Sedangkan, Duta Besar Venezuela untuk PBB Rafael Ramirez menuduh AS mendorong elemen kekerasan di Venezuela untuk berusaha menjatuhkan pemerintah Maduro.
"Campur tangan AS mendorong aksi kelompok-kelompok kekerasan di Venezuela," katanya, setelah menunjukkan foto vandalisme dan kekerasan yang disebutnya didalangi kelompok oposisi.
Duta Besar Bolivia untuk PBB Sacha Sergio Llorentty Soliz setuju dengan pendapat Ramirez.
"Pertemuan ini alih-alih membantu memecahkan masalah, namun malah benar-benar akan menjadi kendala," ujarnya.
Namun, Nikki Haley membantahnya dengan berargumentasi bahwa pihak Washington tidak mengusulkan rapat DK PBB untuk mengganggu urusan dalam negeri Venezuela.
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2017
