Peneliti senior LSI Denny JA, Ardian Sopa kepada pers di Jakarta, Jumat, mengatakan, sebanyak 74 persen responden juga menginginkan pemerintah melaksanakan Demokrasi Pancasila berdasarkan keunikan Indonesia sendiri, hanya 2,3 persen responden menginginkan demokrasi liberal, sebanyak 8,7 persen responden menginginkan negara Islam, dan sebanyak 15 persen responden tidak menjawab.
Survei LSI Denny JA dilakukan 5-10 Mei 2017 dengan menggunakan motode multistage random sampling, jumlah responden 1.200 orang se-Indonesia, wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner, serta tingkat kesalahan sekitar 2,9 persen.
Ardian menyatakan ketika ditanyakan apakah mengkhawatirkan polarisasi kubu pro Ahok dan kubu anti Ahok, ditemukan 72,5 persen responden menyatakan mengkhawatirkan, hanya 8,7 persen responden yang tidak mengkhawatirkan dan sisanya 18,8 persen responden tidak menjawab.
Selain itu, sebanyak 68,7 persen responden tidak menginginkan Demokrasi Pancasila versi Orde Baru, hanya 13,9 persen responden yang menginginkan Demokrasi Pancasila Era Orde Baru, dan sisanya 17,4 persen responden tidak menjawab.
Dari survei tersebut, LSI Denny JA mengusulkan perlunya Demokrasi Pancasila yang diperbarui, yaitu pertama Demokrasi Pancasila menyerap aneka unsur demokrasi modern, dan prinsip hak asasi manusia yang diresmikan PBB.
Kedua, Demokrasi Pancasila harus mengakomodasi peran agama, karena dengan hadirnya kementerian agama yang tidak ada di demokrasi Barat. Ketiga, perlu dibuat UU perlindungan umat beragama.
Keempat, Pancasila sebagai perekrat, perlu ditopang oleh Islam dan agama yang lain. Kelima, pemerintah harus lebih ekstra dan tegas menjaga keberagaman dan persatuan.
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2017
