Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf dalam keterangan tertulis, Selasa, mengemukakan, Indonesia adalah negara yang memiliki komitmen tinggi terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan (SDGs).
Bahkan, lanjut politisi Partai Demokrat itu, Indonesia juga telah menjadi negara terdepan dalam meratifikasi rekomendasi "Paris Agreement" atau Perjanjian Paris tentang perubahan iklim global.
"Komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim dan SDGs sangat jelas dan sudah diakui. Dalam memformulasikan sustainable development pun, Indonesia menjadi salah satu champion dalam pelestarian lingkungan," tegasnya.
Untuk itu, Nurhayati juga meminta agar resolusi sawit tersebut dapat dibatalkan dengan mempertimbangkan komitmen Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan.
Sebelumnya, Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mendukung industri perkebunan kelapa sawit, sebab industri tersebut terbukti telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, mendatangkan devisa dan penyerapan tenaga kerja.
"Saya pikir pemerintah memiliki komitmen yang besar pada industri sawit. Kita tahu semua bahwa sawit terbukti memberikan kontribusi positif bagi perekonomian, mendatangkan devisa, penyerapan tenaga kerja dan juga memajukan perekonomian di daerah-daerah terpencil," ujar Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Teten Masduki pada Perayaan 2 Abad Kebun Raya Bogor di Bogor, Kamis (18/5).
Di saat terjadi perlambatan perekonomian dunia, lanjutnya, sawit menjadi penyelamat perekonomian Indonesia, padahal hilirisasi sawit belum optimal, lantaran selama ini Indonesia masih mengandalkan ekspor dalam bentuk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).
Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah meminta para pelaku usaha agar segera melakukan hilirisasi industri sawit. Sebab dengan demikian, nilai tambah industri sawit akan banyak dirasakan bangsa Indonesia.
"Dari sisi pengusaha tentu saja akan mendapatkan tambahan keuntungan, sementara beban pemerintah akan berkurang karena hilirisasi ini akan menyerap banyak tenaga kerja," katanya.
Teten menyatakan, komitmen pemerintah tersebut juga tercermin dari perjuangan Presiden Joko Widodo bersama para menterinya meyakinkan Uni Eropa bahwa budidaya perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah dipersyaratkan regulasi di Indonesia.
(T.M040/B012)
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
