"Saya titip agar sertifikat difotokopi sedangkan yang asli diberi plastik agar kalau genting bocor tidak rusak, dan bila sudah ada fotokopinya kalau hilang mudah diurus ke BPN (Badan Pertanahan Nasional)," kata Presiden Joko Widodo di lapangan Rampal, Malang, Rabu.
Pada acara itu, Presiden membagikan 10.038 sertifikat kepada warga dari berbagai kabupaten/kota Jawa Timur, targetnya pada akhir 2017 penerima sertifikat sudah mencapai 500 ribu lembar.
"Kalau ingin sertifikatnya dipakai sebagai agunan ke bank, silakan tapi saya titip agar hati-hati. Tolong dihitung dan dikalkulasi dulu apakah bisa mengangsur setiap bulannya? Kalau tidak bisa jangan memaksakan diri karena bisa-bisa sertifikat ini diambil bank," ungkap Presiden.
Pesan kedua, agar jangan sampai sertifikat diagunkan untuk membeli barang konsumtif.
"Kalau sertifikat ini diagunkan ke bank, misalnya mendapat pinjaman Rp200 juta, jangan sampai Rp100 juta untuk membeli mobil. Kalau dapat pinjaman Rp20 juta tapi Rp10 jutanya untuk membeli motor. Hati-hati dengan pijaman bank karena harus membayar pokok dan bunga cicilan, mengerti semuanya?" jelas Presiden.
Presiden menasihatkan agar agunan dari bank digunakan untuk untuk menambah modal usaha.
"Silakan dipakai untuk tambahan modal usaha, jangan untuk membeli mobil atau motor karena bisa-bisa tidak bisa mencicil. Saya titip itu saja karena kadang-kadang karena terlalu bersemangat mendapat sertifikat baru langsung besok sertifikatnya) "disekolahkan" ke bank. Itu memang bagus sehingga ekonomi rakyat bisa berputar dan tapi kalau tidak bisa jangan dipaksakan," tegas Presiden.
Pesan ketiga adalah ia berharap agar seluruh masyarakat Jatim juga menjaga persatuan.
"Ketiga, negara kita adalah negara besar yang punya 17 ribu pulau, 615 kabupaten dan kota, 34 provinsi, 714 suku, dan 1.100 bahasa lokal. Itu sudah menjadi takdir Allah, hukum Allah, kehendak Tuhan bahwa kita beraneka ragam, yang penting kita harus bersatu, kita harus rukun tidak boleh ada gesekan sekecil apapun," katanya.
Alhamdullilah di Jawa Timur aman dan tentram karena masyarakatnya menyadarinya semuanya memang satu, satu bangsa satu negara, satu saudara sebangsa dan setanah air, tambahnya.
Intinya, Presiden berharap agar sertifikat tanah itu menjadi bukti kepemilikan legal tanah milik warga.
"Sekali lagi sertifikat tanda bukti hak. Ini hak hukum, kalau sudah pegang ini sudah enak sekali. Ada yang mengaku-ngaku tanah tidak bisa karena ada namanya di sini, meter perseginya sudah ada. Kalau harus ke pengadilan pasti menang karena ini hak hukum tanda bukti hak atas tanah," ungkap Presiden.
(T.D017/H005)
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
