"Potensi ekonomi dimaksud merupakan potensi nasional yang belum dikelola secara maksimal dan bisa digunakan untuk membuka lapangan kerja," katanya di Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Bonus demografi adalah kondisi di mana struktur penduduk Indonesia didominasi kelompok usia produktif.
Dalam sesi panel diskusi seminar nasional bertajuk "Membangun Indonesia: Membangun perekonomian Nasional Melalui Tenaga Kerja Lokal Yang Kompetitif dan Karakter" yang digagas Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU) IPB, yang dihadiri Menaker M Hanif Dhakiri dan Direktur RAMP IP, pimpinan IPB dan Direktur RAMP IPB Aji Hermawan itu, ia merinci potensi ekonomi nasional yang belum dikelola secara maksimal itu ada tiga.
Pertama, potensi kekayaan laut berupa budi daya perikanan darat dan laut, bioteknologi kelautan, perairan dalam, wisata bahari, energi kelautan, industri maritim serta cadangan minyak "off-shore" yang belum dieksploitasi.
Kedua, potensi tambang dan energi berupa emas, timah, tembaga, nikel, uranium, gas bumi.
Ketiga, potensi hutan tropis dan tanah subur yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan bisa dimanfaatkan untuk budi daya pertanian dan perkebunan.
Menurut Ifan Haryanto -- yang juga Bendahara Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana NU (ISNU) -- saat ini jumlah tenaga kerja di Indonesia berjumlah sekitar 131 juta.
Dengan adanya persaingan "pasar tenaga kerja" di tingkat regional dan internasional, kata dia, Indonesia perlu mengembangkan sektor ekonomi nasional yang berpotensi menciptakan lapangan kerja untuk menyerap angkatan kerja (penduduk usia produktif) hasil dari bonus demografi.
Indonesia, katanya, perlu belajar dari Myanmar yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi (8,5 persen), yang di antaranya diakibatkan karena memanfaatkan secara maksimal potensi ekonomi nasional (sumber daya alam).
Selain itu, juga memanfaatkan angka penduduk usia produktif yang tinggi, dan disertai meningkatnya investasi luar negeri, terutama dari Tiongkok, untuk mendukung pembangunan infrastruktur, tenaga listrik, energi dan pertanian.
Ia menambahkan bahwa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan stabilitas politik dan keamanan nasional.
"Juga konsistensi kebijakan fiskal/moneter yang pro-pertumbuhan, serta menciptakan iklim kondusif bagi investasi," katanya.
Misalnya, melalui jaminan kepastian hukum, dan penghapusan hambatan peraturan berusaha, meminimalisasi praktik ekonomi biaya tinggi dan memberikan paket insentif yang menarik bagi investor, demikian Ifan Haryanto.
Pewarta: Andi Jauhari
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2017
