"Makanya kami diundang oleh pemerintah pusat membahas masalah ini Senin (5/6) depan," katanya setelah menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Surabaya, Senin.
Menurut dia, hasil pertemuannya dengan Menteri Keuangan beberapa waktu lalu, dirinya diberitahu bahwa jika mengandalkan APBN, sulit direalisasikan.
Namun demikian, ia menegaskan, megaproyek yang membutuhkan anggaran sekitar Rp2,2 triliun tersebut sudah diatur dalam Peraturan Presiden.
"Bu Menteri Keuangan mengatakan APBN sulit, tapi kan sudah ada perpresnya. Makanya saya bingung," kata Risma.
Ia mengatakan pembangunan moda transportasi massal di Indonesia dilaksanakan di tujuh daerah. Namun, seluruh daerah tersebut juga terkendala karena tidak ada alokasi anggaran di APBN.
"Ada tujuh daerah, Bandung bahkan sudah lelang. Tapi anggarannya tidak ada semuanya," katanya.
Wali kota mengaku sistem pembiayaan pembangunan angkutan massal cepat trem bisa menggunakan sistem pembiayaan "public private partnership" (PPP). Sistem ini memungkinkan pihak swasta membangun infrastruktur yang dibutuhkan dengan dana sendiri.
Kemudian, lanjut dia, pemerintah akan membayar dengan cara menyicil sesuai dengan kesepakatan jangka pembayaran.
Hanya saja menurutnya, khusus Kota Surabaya pelaksanaannya tidak bisa dilakukan melalui tender, karena dalam perpres yang mengatur disebutkan BUMN yang membangun.
"Tapi kalau sistem public private partnership (PPP) harus tender," katanya.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya akan membicarakan hal ini dengan Kementerian Keuangan pada Senin (5/6) depan.
Sementara mengenai rencana pembangunan moda transportasi massal yang menghubungkan kawasan barat dan timur, risma mengatakan sudah ada pihak investor yang siap membiayai pembangunannya.
"Polanya seperti apa, karena dia (investor) ingin nyumbang," katanya.
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2017
