"Ketegasan dan kebijakan harus benar-benar diimplementasikan secara nyata bukan hanya diatas kertas. Bahkan nantinya kita kawal bukan hanya pada level komunikasi eksekutif dan legislatif, tapi kita kawal hingga pada tingkat lapangan," katanya dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis.
Menurut Marwan, keberpihakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil di Jawa Tengah, yang kini mengeluhkan naiknya harga-harga bahan pokok, rendahnya daya beli masyarakat dan semakin sulitnya mendapat pekerjaan, serta semakin meningkatnya angka pengangguran.
Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu mengaku kerap mendapat keluhan langsung dari masyarakat setiap kali turun ke tengah-tengah masyarakat di Jawa Tengah, terutama di bulan Puasa dan menjelang Lebaran.
"Kebutuhan hidup makin mahal, mencari pekerjaan juga susah. Keluhan masyarakat ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama, kondisi seperti ini harus segera dihentikan dan disudahi," kata Marwan.
Sebagaimana diberitakan, di awal tahun 2017, pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) pelanggan 900 volt sebesar 123,4 persen secara berkala. Juga menaikkan harga BBM nonsubsidi sebesar Rp300,.
Menurut Marwan, pemerintah harus secepatnya memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat. Bahkan bukan hanya pemerintah saja yang terkena imbasnya, peran partai politik sebagai pilar demokrasi juga akan mendapatkan imbasnya dari masyarakat.
Dia mencontohkan masalah pengangguran di Jawa Tengah yang semakin meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Jateng, ada peningkatan pengangguran di Jawa tengah pada Februari 2017 secara absolut sebanyak 3.000 orang.
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2017
