Senin, 26 Juni 2017

KPK telusuri Markus Nari dapat salinan BAP KTP-e

| 2.262 Views
KPK telusuri Markus Nari dapat salinan BAP KTP-e
Mantan anggota Komisi II DPR Markus Nari meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Jakarta, Rabu (17/5/2017). KPK pada Jumat (2/6/2017) menetapkan Markus Nari menjadi tersangka terkait kasus dugaan korupsi KTP Elektronik (KTP-e). (ANTARA/Wahyu Putro A.)
Dari lokasi, penyidik menemukan dan menyita copy BAP atas nama Markus Nari ..."
Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelusuri sumber terkait anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Markus Nari yang mendapatkan salinan (copy) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama dirinya sebagai saksi dalam kasus kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e).

"Pencarian sumber dari copy BAP itu salah satu materi dalam penyidikan yang kami lakukan saat ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Febri menyatakan KPK akan mencari tahu dari mana yang bersangkutan mendapatkan salinan BAP tersebut karena hal itu penting sekali bagi KPK untuk melihat konstruksi lebih luas dan jejaring di balik kasus KTP-e yang tengah berlangsung penyidikan maupun persidangannya.

"Kita tahu, ketika kami sedang menangani sebuah kasus besar salah satu contohnya adalah kasus KTP-e, maka ada indikasi pihak-pihak yang diduga terkait dengan itu akan melakukan upaya-upaya apakah upaya untuk mencegah dan merintangi penyidikan atau persidangan tersebut atau pun upaya lain," tuturnya.

KPK telah menetapkan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Markus Nari sebagai tersangka dalam dua kasus terkait tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-e).

"KPK menetapkan MN anggota DPR periode 2014-2019 sebagai tersangka atas dugaan dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau pun para saksi dalam perkara tindak pidana korupsi," kata Febri.

Pertama, kata Febri, tersangka Markus Nari (MN) selaku anggota DPR RI periode 2014-2019 diduga dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP-e tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selain itu, Markus Nari juga diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap tersangka Miryam S Haryani (MSH) dalam kasus indikasi memberikan keterangan tidak benar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada persidangan kasus KTP-e.

Atas perbuatan tersebut, Markus Nari disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.

Sebelumnya, KPK telah menggeledah rumah anggota Komisi II dari fraksi Partai Golkar Markus Nari dalam penyidikan kasus memberikan keterangan tidak benar pada persidangan perkara proyek KTP elektronik (KTP-E) untuk tersangka Miryam S. Haryani (MSH).

Pada 10 Mei 2017, penyidik KPK menggeledah dua rumah milik Markus Nari (Anggota DPR) terkait penyidikan tersangka Miryam S. Haryani.

Dua rumah itu adalah rumah pribadi Markus di daerah Pancoran, Jakarta Selatan dan rumah dinas di Kompleks perumahan anggota DPR Kalibata, Jakarta Selatan.

"Dari lokasi, penyidik menemukan dan menyita copy BAP atas nama Markus Nari dan barang bukti elektronik berupa HP dan USB," tambah Febri.

Markus Nari adalah salah satu anggota DPR yang disebut dalam dakwaan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP-e.

Dalam dakwaan disebutkan guna memperlancar pembahasan APBN-P tahun 2012 tersebut, sekitar pertengahan Maret 2012 Irman dimintai uang sejumlah Rp5 miliar oleh Markus Nari selaku anggota Komisi II DPR.

Untuk memenuhi permintaan tersebut, Irman memerintahkan Suharto untuk meminta uang tersebut kepada Direktur Utama PT Quadra Solution Anang S Sudiharjo yang merupakan anggota konsorsium PNRI.

Atas permintaan itu, Anang hanya memenuhi sejumlah Rp4 miliar yang diserahkan kepada Sugiharto di ruang kerjanya. Selanjutnya Sugiharto menyerahkan uang tersebut kepada Markus Nari di restoran Bebek Senayan, Jakarta Selatan.

Namun dalam sidang 6 April 2017 lalu, Markus yang menjadi saksi dalam sidang membantah hal tersebut.

Terdakwa dalam kasus ini adalah Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

Atas perbuatannya, Irman dan Sugiharto didakwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK juga telah menetapkan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong dan mantan Anggota Komisi II DPR RI 2009-2014 Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Andi disangkakan pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Sementara itu, Miryam S Haryani disangkakan melanggar Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Editor: Priyambodo RH

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Berita Lainnya
Komentar Pembaca
Baca Juga