"PKH berkontribusi besar bagi penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan sehingga program itu memang harus dijalankan serius," ujarnya, di di Medan, Minggu.
Untuk menjalankan PKH dengan baik, katanya, diperlukan pendamping dan operator PKH berkualitas dan itu bisa diraih dengan adanya program bimbingan dan pemantapan pendamping dan operator PKH.
Di Sumut peserta PKH pada tahun 2017 ada sebanyak 300.025 kepala keluarga atau sekitar 1,5 juta jiwa.
"Kalau PKH terhadap warga miskin berjalan dengan baik, maka jumlah penduduk miskin akan semakin turun di tahun mendatang," kata HT Erry Nuradi.
Dia mengingatkan sebagai tenaga pendamping, punya kewajiban membantu peserta PKH untuk mencapai tujuan program yakni mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan.
Serta meningkatkan sumber daya manusia, mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.
"Melalui para pendamping, masyarakat miskin diharapkan akan lebih cepat mengalami proses perubahan ke arah kemajuan," kata gubernur.
Dia menegaskan, percepatan penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan akan sangat dirasakan jika PKH dapat terintegrasi dengan perlindungan sosial lainnya.
Gubernur menyebutkan, pada APBD 2017, Pemprov Sumut melalui Dinas Sosial mengalokasikan dana asuransi bagi seluruh tenaga kesejahteraan sosial sebanyak 3.100 orang.
Asuransi itu disalurkan melalui penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan.
Kadis Sosial Sumut Rajali mengatakan kegiatan bimbingan dan pemantapan pendamping dan operator PKH bertujuan untuk tersusunnya rencana dan terlaksananya PKH secara tepat guna, efektif dan efisien serta berkelanjutan.
Rajali mengakui, untuk mendukung PKH, Pemprov Sumut diharapkan dapat mengalokasikan dana "sharing" lima persen dari total dana PKH untuk biaya operasional pendamping dan operator.
(T.E016/B015)
Pewarta: Evalisa Siregar
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
