"Jadi yang namanya sertifikat ini adalah tanda bukti hak hukum lahan tanah yang Bapak, Ibu miliki," kata Presiden di Balai Kota Tasikmalaya, di tengah warga yang telah menantinya sejak pagi.
"Banyak terjadi di daerah-daerah, sengketa tanah antara individu dengan individu, orang dengan orang, orang dengan perusahaan, orang dengan pemerintah, tapi masyarakat kadang salah dalam hal sengketa karena tidak memiliki sertifikat," katanya.
Ia mengatakan di seluruh Indonesia ada 126 juta bidang tanah yang harus disertifikasi tapi baru 46 juta bidang tanah yang sertifikatnya sudah diterbitkan.
"Oleh sebab itu saya perintahkan kepada menteri agar tahun ini minimal lima juta diberikan kepada rakyat, tahun depan tujuh juta, tahun depan sembilan juta supaya masalah sengketa tadi bisa rampung," katanya.
Di Jawa Barat tercatat ada 19 juta bidang tanah/lahan yang harus disertifikasi namun baru enam juta yang mendapat sertifikat.
"Bapak Ibu senang enggak pegang ini," tanya Presiden kepada warga yang menerima sertifikat tanah, dan dijawab "senaang" oleh warga yang hadir.
Ia juga menceritakan perasaannya ketika pertama memiliki sertifikat sebidang tanah setelah 12 tahun menanti.
"Waktu saya pegang, dapat sertifikat betul-betul hati saya seneng, tenteram, karena ini hak hukum yang sudah saya pegang. Ada orang yang 'ah itu punya saya'. Wah enggak bisa 'itu punya saya', itu tandanya namanya jelas alamatnya jelas, meter perseginya jelas," katanya.
Pesan
Presiden berpesan kepada warga penerima sertifikat agar menyimpan sertifikat mereka dengan baik dan mengkopi dokumen itu supaya mudah mengurusnya kembali jika karena satu dan lain hal suatu saat dokumen itu hilang.
"Dipakai agunan jaminan ke bank boleh-boleh saja. Tapi hati-hati kalau akan pinjam uang ke bank, saya titip dihitung yang betul, dikalkulasi yang benar, karena waktu nerima itu enak ya kan? Yang sulit mengembalikan, mengangsur, mencicil itu sulit," katanya.
Presiden juga berpesan kepada warga untuk menghargai perbedaan dan menjaga persatuan.
"Kita ini saudara, kalau pilpres, pilgub, pilbup, pilihan wali kota itu kan hanya lima tahun sekali. Waktu ada gubernur pilih, presiden pilih, bupati pilih, setelah itu kita kumpul sebagai saudara," katanya.
"Jangan sampai dengan tetangga gesekan gara-gara pilihan bupati, gubernur, pilpres, ndak! Kita ini saudara harus semua rangkulan negara besar," katanya.
Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2017
